Guru Besar UI Ungkap: Iran Ajak Rusia & China Gabung Negosiasi AS demi Keamanan Energi dan Kedaulatan

Liput – 16 April 2026 | JAKARTA – Dalam sebuah wawancara eksklusif, seorang guru besar Universitas Indonesia menguraikan motivasi strategis di balik permintaan Tehran kepada Moskow dan Beijing untuk turut serta dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah Iran bukan sekadar mencari mediasi, melainkan upaya mengamankan kepentingan energi, mengurangi tekanan geopolitik, serta memastikan kestabilan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia.

Permintaan tersebut muncul bersamaan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, yang pada kunjungan ke Beijing 14-15 April 2026 menegaskan dukungan Moskow terhadap pendirian nuklir damai Iran. Lavrov menolak anggapan bahwa program pengayaan uranium Tehran bersifat militer, dan menekankan kesiapan Rusia membantu mengubah uranium berlevel tinggi menjadi bahan bakar nuklir yang dapat diterima Iran tanpa melanggar haknya untuk pengayaan damai.

Lavrov menambahkan, “Badan Energi Atom Internasional tidak pernah mencatat bahwa pengayaan uranium Iran dilakukan untuk tujuan militer.” Pernyataan itu disampaikan dalam konteks mengusulkan solusi atas perselisihan yang telah lama menghantui negosiasi antara Tehran dan Washington, khususnya mengenai 460 kilogram uranium yang diklaim berada di bawah tanah dan menjadi tuntutan utama Gedung Putih.

Guru besar UI, yang menolak disebutkan namanya demi keamanan akademik, menjelaskan bahwa Iran memandang keterlibatan Rusia dan China sebagai faktor penyeimbang kekuatan Barat. “Iran menyadari bahwa tanpa dukungan dari dua negara besar yang memiliki pengaruh di PBB dan dalam sistem keuangan internasional, negosiasi dengan AS akan berada pada posisi yang lemah,” ujarnya. Ia menambahkan, tujuan utama Iran adalah memastikan bahwa setiap kesepakatan terkait program nuklir tidak mengancam kedaulatan energi nasional serta menjaga kelancaran aliran minyak melalui Selat Hormuz.

Menurut akademisi tersebut, Iran juga berupaya mengalihkan fokus negosiasi dari sekadar isu pengayaan uranium ke isu keamanan maritim. “Teheran tidak akan menutup Selat Hormuz kecuali ada agresi nyata dari Amerika. Namun, penutupan selat akan menjadi alat tawar menekan AS, dan itulah mengapa Iran menekankan pentingnya solusi bersama yang melibatkan Rusia dan China,” jelasnya.

Di sisi lain, pernyataan Rusia yang mendukung pendirian nuklir Iran memperkuat posisi Tehran dalam dialog. Lavrov mengungkapkan, Moskow bersedia membantu mengubah uranium yang diperkaya tinggi menjadi bahan bakar atau bahan penyimpanan, sebuah tawaran yang pernah dilakukan pada masa kesepakatan nuklir era Obama. “Kami siap menyediakan teknologi yang dibutuhkan tanpa melanggar hak Iran untuk pengayaan damai,” tegas Lavrov.

Sementara itu, Amerika Serikat tetap menuntut agar Iran menghentikan semua kegiatan pengayaan uranium yang dianggap melanggar perjanjian 2015. Pihak Washington menekankan pentingnya Iran mengembalikan uranium yang diklaim terkubur serta membuka fasilitasnya untuk inspeksi internasional. Namun, Washington juga mengakui bahwa melibatkan kekuatan lain dalam mediasi dapat menurunkan ketegangan.

Analisis politik mengindikasikan bahwa keterlibatan China dapat menambah dimensi ekonomi ke dalam negosiasi, mengingat Beijing memiliki kepentingan besar dalam pasokan energi dan keamanan jalur perdagangan di Laut Tiongkok Selatan serta Selat Hormuz. Sementara Rusia, dengan kemampuan teknologi nuklirnya, dapat menawarkan solusi teknis yang memadai bagi Iran.

Guru besar UI menegaskan, Iran berharap bahwa melalui kolaborasi tiga negara ini, negosiasi akan menghasilkan solusi yang bersifat “komprehensif” – mencakup penanganan uranium, jaminan keamanan maritim, serta penciptaan mekanisme verifikasi yang dapat diterima semua pihak.

Kesimpulannya, upaya Iran mengajak Rusia dan China masuk dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat bukan sekadar taktik diplomatik semata, melainkan strategi multidimensi untuk melindungi kepentingan energi, menegaskan kedaulatan nasional, dan memastikan stabilitas jalur pelayaran penting dunia. Jika berhasil, kesepakatan tersebut dapat menjadi model baru dalam penyelesaian sengketa nuklir yang melibatkan lebih dari dua pihak utama, serta mengurangi risiko konfrontasi militer di wilayah strategis seperti Selat Hormuz.