Liput – 17 April 2026 | Teheran mengumumkan pada Selasa, 14 April 2026, bahwa Iran menuntut kompensasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh serangan udara gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel sejak akhir Februari. Utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa lima negara di kawasan harus ikut membayar ganti rugi karena wilayah udara mereka diduga menjadi titik peluncuran serangan.
Menurut pernyataan resmi yang disampaikan melalui kantor berita Rusia RIA Novosti, perkiraan awal kerugian Iran mencapai sekitar USD 270 miliar atau setara dengan Rp 4.6 triliun, mencakup kerusakan langsung pada infrastruktur vital serta dampak ekonomi tidak langsung. Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menambahkan bahwa angka tersebut masih bersifat preliminer karena penilaian kerusakan masih berlangsung.
Daftar lima negara yang disebutkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab meliputi:
- Bahrain
- Arab Saudi
- Uni Emirat Arab
- Yordania
- Qatar
Iran menuduh masing‑masing negara tersebut memberikan izin atau tidak menghalangi penggunaan ruang udara mereka untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas strategis di Iran, termasuk kilang minyak, fasilitas penyimpanan, pabrik baja, pabrik aluminium, serta instalasi petrokimia.
Kerusakan yang dilaporkan mencakup lebih dari 125.000 fasilitas sipil, medis, dan komersial. Di antara yang paling parah adalah:
- Ratusan ribu meter pipa minyak dan gas yang terkena pukulan, mengakibatkan kebocoran dan penurunan produksi.
- Beberapa kilang minyak utama yang terbakar atau rusak parah, menurunkan kapasitas penyulingan nasional hingga 30 %.
- Pabrik baja dan aluminium yang hancur, mengganggu rantai pasok logam dalam negeri.
- Jembatan strategis, pelabuhan, jaringan kereta api, serta fasilitas desalinasi air yang rusak total atau sebagian.
- Ratusan sekolah, rumah sakit, dan perumahan warga yang hancur atau rusak berat.
- Lebih dari 60 pesawat sipil tak lagi dapat beroperasi, termasuk 20 unit yang hancur total.
Untuk menagih ganti rugi, Tehran mengusulkan skema kompensasi yang mencakup penerapan pajak atas kapal‑kapal yang melintasi Selat Hormuz, jalur perdagangan laut yang sangat vital bagi ekonomi global. Mekanisme ini dimaksudkan tidak hanya sebagai sumber pendapatan tambahan bagi Iran, tetapi juga sebagai tekanan diplomatik terhadap negara‑negara yang dianggap memberikan dukungan logistik bagi serangan.
Negosiasi mengenai ganti rugi ini telah dibawa ke meja perundingan antara Tehran dan Washington pada pertemuan di Pakistan pekan lalu. Pihak Iran menegaskan bahwa isu kompensasi akan menjadi agenda utama dalam pembicaraan selanjutnya, baik dengan AS maupun mediator internasional lainnya.
Di luar tuntutan finansial, Iran menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat dipisahkan dari aspek keadilan ekonomi. Seperti diungkapkan dalam analisis kolom opini “Diplomasi di Bawah Bayang-bayang Blokade”, Tehran berusaha memanfaatkan instrumen hukum internasional untuk menegaskan kedaulatan dan menimbulkan beban politik pada negara‑negara yang dianggap bersalah.
Blokade laut yang dijalankan oleh militer AS di Selat Hormuz semakin memperparah tekanan ekonomi pada Iran, sekaligus menambah urgensi tuntutan ganti rugi. Sementara itu, lembaga keuangan internasional memperingatkan bahwa ketegangan regional dapat memicu inflasi energi global dan menghambat pertumbuhan ekonomi Timur Tengah secara luas.
Meski angka USD 270 miliar tampak luar biasa, Iran berpendapat bahwa penetapan nilai kerugian tersebut memberi patokan baru dalam diplomasi regional: setiap kerusakan infrastruktur kini memiliki label harga hukum yang harus diperhitungkan. Pihak Tehran berharap bahwa negosiasi di Islamabad atau forum internasional lainnya dapat menghasilkan solusi tengah, atau setidaknya mengurangi beban ekonomi yang dihadapi rakyat Iran.
Dengan proses penilaian kerusakan yang masih berjalan, pemerintah Iran menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi tidak bersifat sekadar retorika politik, melainkan langkah strategis untuk memperoleh keadilan dan mendukung pemulihan jangka panjang negara. Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari lima negara yang disebutkan, dan dinamika diplomatik ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan utama dalam minggu‑minggu mendatang.
