Liput – 16 April 2026 | Paris, 15 April 2026 – Menyusul peningkatan ketegangan di kawasan Teluk Persia, Prancis dan Inggris mengumumkan persiapan rencana pengamanan Selat Hormuz yang melibatkan sejumlah negara Eropa. Rencana tersebut diharapkan menjadi langkah preventif untuk melindungi jalur pelayaran utama dunia sekaligus menegaskan posisi Eropa sebagai aktor independen di tengah persaingan geopolitik antara Amerika Serikat, Iran, dan China.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa inisiatif ini bersifat netral dan tidak akan melibatkan pihak-pihak yang sedang berperang, termasuk Amerika Serikat, Israel, maupun Iran. “Misi ini dirancang sebagai misi pertahanan internasional yang tidak menyertakan pihak-pihak yang berkonflik,” ujar Macron dalam konferensi pers virtual pada Selasa (14/4/2026). Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menambahkan bahwa operasi keamanan akan dijalankan hanya setelah situasi di lapangan stabil dan gencatan senjata penuh tercapai.
Inggris, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Keir Starmer, akan menjadi tuan rumah bersama Prancis dalam pertemuan daring yang melibatkan puluhan negara untuk membahas teknis pengamanan Selat Hormuz. Meskipun Starmer akan hadir secara langsung di Paris, pejabat kedua negara menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak diundang ke pertemuan tersebut. China dan India telah diundang, namun kehadirannya masih belum pasti.
Rencana keamanan Eropa mencakup tiga fokus utama:
- Logistik pelayaran: Memfasilitasi evakuasi ratusan kapal yang terperangkap di Selat Hormuz dan memastikan arus barang kembali mengalir lancar.
- Operasi pembersihan ranjau laut: Mengadakan pembersihan skala besar terhadap ranjau yang dipasang Iran di awal konflik, guna mengurangi risiko kecelakaan kapal.
- Koordinasi regional: Menjalin kerja sama dengan negara-negara pesisir, termasuk Iran dan Oman, serta menyediakan dukungan teknis kepada perusahaan pelayaran internasional.
Langkah ini muncul di tengah aksi blokade militer yang dilakukan Amerika Serikat di Selat Hormuz setelah upaya perdamaian dengan Iran gagal. Blokade tersebut memicu protes keras dari China, yang menilai tindakan AS sebagai ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan keberatan mendalam atas aksi tersebut dan menyerukan gencatan senjata penuh serta dialog diplomatik untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
Ketegangan di Selat Hormuz juga memperlihatkan keunggulan strategis Iran. Meskipun menghadapi tekanan blokade AS, Iran tetap mengendalikan jalur penting yang mengalirkan sekitar 20 juta barel minyak per hari, atau sekitar 20% konsumsi minyak global. Menurut analisis Vespucci Maritime, Iran memanfaatkan taktik gerilya laut dan ranjau untuk menahan kapal-kapal asing, sehingga aktivitas pelayaran menurun drastis dari ratusan kapal menjadi hanya beberapa kapal per hari.
Di sisi lain, komunitas internasional mengkhawatirkan dampak ekonomi global bila jalur ini terus terganggu. Harga komoditas, terutama minyak, diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan jika blokade AS tetap berlangsung. Oleh karena itu, inisiatif keamanan yang dipimpin Prancis dan Inggris dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan perusahaan pelayaran dan menstabilkan pasar energi dunia.
Koalisi Eropa yang direncanakan akan beroperasi di bawah komando independen, tidak berada di bawah kendali militer Amerika Serikat. Hal ini mencerminkan keinginan Eropa untuk menghindari keterlibatan langsung dalam konflik yang melibatkan kekuatan besar, sekaligus menawarkan alternatif multilateral yang lebih seimbang.
Jika berhasil, rencana ini dapat menjadi contoh bagi upaya keamanan maritim di kawasan lain yang terancam konflik. Namun, keberhasilan tergantung pada kemampuan koordinasi antarnegara, ketersediaan sumber daya, dan, yang paling krusial, tercapainya gencatan senjata yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang berseteru.
Secara keseluruhan, langkah Prancis dan Inggris menandai babak baru dalam diplomasi keamanan maritim, di mana Eropa berupaya memainkan peran proaktif tanpa mengandalkan kehadiran militer Amerika Serikat, sambil menanggapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks di Selat Hormuz.
