Liput – 07 April 2026 | JAKARTA – Pemerintah Indonesia mempercepat upaya penyediaan hunian layak melalui program ambisius 3 juta rumah, dengan dukungan signifikan dari Badan Pengelola BUMN (BP BUMN). Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengumumkan kesiapan lahan di lima kota besar untuk dijadikan lokasi pembangunan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini sekaligus menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemanfaatan lahan negara premium demi kepentingan rakyat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta sebagai kunci percepatan program. “Kami ingin menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat melalui kolaborasi. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan koordinasi, BUMN menyediakan lahan, dan swasta mempercepat pembangunan,” ujarnya saat meninjau lokasi lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 5 April 2026.
Lokasi pertama yang disorot adalah lahan seluas tiga hektare milik KAI di kawasan Tanah Abang. Di sana, PT Astra International telah menyatakan kesiapan membangun hingga 1.000 unit hunian vertikal melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pembangunan ini diharapkan dapat menampung ribuan keluarga MBR yang selama ini tinggal di kawasan sekitar rel kereta api, yang kini menjadi zona ilegal dan memerlukan penataan kembali.
Selain Jakarta, tiga kota lain yang sedang dikaji untuk pemanfaatan lahan BUMN meliputi:
- Bandung – lahan seluas 1,5 hektare yang akan dijadikan kawasan hunian MBR, dengan target 824 unit rumah yang telah dipersiapkan oleh pemerintah setempat.
- Surabaya – area strategis yang berada di dekat pusat transportasi publik, diperkirakan akan menampung ratusan unit rumah susun.
- Medan – kawasan industri yang telah disisihkan untuk pengembangan hunian vertikal, mengingat tingginya permintaan rumah terjangkau di Sumatera Utara.
- Makassar – lahan di pinggiran kota yang strategis, direncanakan menjadi komplek perumahan terintegrasi dengan fasilitas umum.
Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama Menteri ATR/BPN, Nusron, menegaskan pentingnya penyediaan lahan premium secara cepat. “Ara, Pak Nusron, siapkan lahan-lahan untuk perumahan dengan segera,” katanya. Ara menanggapi dengan menambahkan bahwa proses koordinasi telah berjalan intensif, termasuk persetujuan dari kepala BP BUMN dan direktur KAI, Bobby Rasyidin.
Berbagai tantangan tetap mengiringi implementasi program ini. Di Tanah Abang, misalnya, sebagian lahan masih dikuasai secara ilegal oleh organisasi masyarakat (ormas). Bobby Rasyidin mengakui adanya hambatan, namun menegaskan bahwa secara hukum kepemilikan lahan sudah jelas dan siap dikelola untuk hunian.
Untuk mengefektifkan penggunaan aset negara, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang melibatkan perbankan negara dan swasta, sekaligus memanfaatkan dana CSR BUMN. Skema ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya pembangunan, sehingga harga jual atau sewa rumah tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Secara keseluruhan, program 3 juta rumah menargetkan pencapaian 3,5 juta unit hunian pada akhir 2029, dengan kontribusi signifikan dari BUMN. Dony Oskaria menambahkan, “BUMN siap menyiapkan lahan-lahan lain di berbagai kota, khususnya di kawasan padat, sebagai bukti sinergi antar lembaga untuk kepentingan masyarakat.”
Jika semua rencana berjalan lancar, program ini tidak hanya akan mengurangi angka rumah tidak layak huni, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi, meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak properti, dan memperbaiki kualitas hidup warga perkotaan.
Dengan dukungan politik tinggi, sinergi BUMN, serta partisipasi sektor swasta, harapan besar kini tertumpu pada realisasi lahan di lima kota sebagai pijakan utama untuk menggerakkan roda pembangunan perumahan nasional.