Liput – 08 April 2026 | Jakarta, 8 April 2026 – Serangan menggunakan air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus, Wakil Ketua KontraS, serta dua rekan aktivisnya pada awal April menimbulkan keprihatinan luas di kalangan masyarakat sipil dan internasional. Penyelidikan resmi yang dipimpin oleh Pusat Penindakan Operasi Militer (Puspom) TNI mengungkapkan identitas empat pelaku yang merupakan anggota TNI, sekaligus menyoroti motif penggunaan zat kimia berbahaya tersebut.
Empat tersangka, yang berinisial NDP, SL, BHW, dan ES, diketahui berasal dari satuan Marinir Angkatan Laut, dengan satu di antaranya berstatus Kapten. Proses pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti, termasuk dua sepeda motor bermerk Honda dan Yamaha, dilakukan secara tertutup pada Selasa, 7 April 2026, ke Oditurat Militer II-07 Jakarta. Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah, pelimpahan tersebut merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi dalam menegakkan hukum.
Motif penggunaan air keras dalam serangan ini tidak sekadar bersifat fisik, melainkan memiliki dimensi politik yang lebih dalam. Andrie Yunus menilai aksi tersebut sebagai upaya teror untuk menakut-nakuti gerakan masyarakat sipil yang menentang militerisme. Dalam surat mosi tidak percaya yang ia kirimkan pada 3 April 2026, ia menegaskan bahwa peradilan militer menjadi sarang impunitas bagi anggota TNI yang melanggar hak asasi manusia, sehingga ia menolak agar pelaku disidangkan di pengadilan militer.
Berikut rangkuman temuan utama dari penyelidikan:
- Keempat pelaku merupakan anggota aktif TNI, termasuk seorang Kapten Marinir.
- Barang bukti utama adalah dua sepeda motor yang digunakan untuk mendekati lokasi serangan.
- Air keras yang digunakan mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan luka bakar serius, terutama pada mata.
- Andrie Yunus mengalami luka bakar pada mata kanan, berpotensi mengakibatkan kebutaan permanen.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengapa oknum militer memilih air keras sebagai senjata. Analisis para pengamat menyoroti beberapa faktor:
- Intimidasi yang efektif: Air keras menimbulkan rasa sakit yang intens dan menakutkan, cocok untuk menimbulkan efek psikologis pada target tanpa meninggalkan jejak senjata konvensional.
- Kesulitan identifikasi: Zat kimia ini dapat mengaburkan identitas pelaku, terutama bila disembunyikan dengan kupluk dan pakaian tahanan militer.
- Signal politik: Penggunaan air keras mengirimkan pesan tegas kepada aktivis bahwa negara siap menggunakan metode keras untuk menekan oposisi.
Pihak KontraS menuntut pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk menelusuri jaringan yang lebih luas di balik serangan ini, termasuk potensi keterlibatan intelijen atau elemen struktural militer yang mendukung tindakan intimidasi. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menambahkan bahwa dampak medis pada Andrie Yunus masih dalam pemantauan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dengan risiko kebutaan total masih mengkhawatirkan.
Sejumlah pihak menilai proses hukum yang sedang berjalan masih mengandung risiko impunitas. Jika kasus ini diadili di Pengadilan Militer, pelaku yang merupakan anggota TNI berpotensi mendapat perlakuan yang lebih lunak dibandingkan bila diproses di peradilan umum. Hal ini menambah tekanan pada pemerintah untuk memastikan independensi proses peradilan.
Di tengah ketidakpastian, TNI menegaskan komitmen profesionalisme dalam penegakan hukum. Mayor Jenderal Aulia menyatakan bahwa bila berkas dinyatakan lengkap, kasus akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, namun tetap menekankan bahwa proses tersebut akan mengedepankan keadilan dan akuntabilitas.
Kasus penyiraman air keras ini mencerminkan ketegangan antara aparat keamanan dan organisasi hak asasi manusia di Indonesia. Penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai alat intimidasi menandai eskalasi strategi represi yang memerlukan respons hukum yang tegas dan transparan. Masyarakat sipil menunggu keputusan akhir mengenai proses peradilan yang dipilih, sekaligus mengharapkan perlindungan yang lebih kuat bagi aktivis yang berjuang demi keadilan sosial.
Jika pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal, hal ini dapat menjadi preseden penting dalam menegakkan prinsip negara hukum dan melindungi kebebasan berpendapat. Sebaliknya, jika proses dipenuhi oleh celah impunitas, kepercayaan publik terhadap institusi militer dan peradilan dapat semakin tergerus.
Pengawasan independen, transparansi penuh, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan keadilan bagi Andrie Yunus dan rekan-rekannya, serta mencegah terulangnya aksi serupa di masa mendatang.