Liput – 15 April 2026 | Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memberantas aksi premanisme yang kembali mencuat di kawasan Pasar Tanah Abang, Pusat Kota. Insiden terbaru melibatkan preman yang memalak sopir bajaj serta pedagang makanan dengan menuntut uang perlindungan sampai Rp100.000 per hari, lalu memecahkan barang dagangan ketika pembayaran tidak dapat diberikan.
Rekaman video yang beredar luas di media sosial pada 9 April 2026 menampilkan seorang sopir bajaj mengaku harus menyerahkan seratus ribu rupiah setiap harinya kepada kelompok preman yang menguasai area pasar. Dalam klip yang diunggah oleh akun @Itsremiaa, sang pengemudi tampak terpaksa menyerahkan uang karena khawatir akan ancaman kekerasan. Pada video yang sama, preman juga terlihat memukul dan memecahkan mangkuk milik pedagang bakso yang menolak membayar pungutan liar.
Menanggapi kejadian tersebut, Pramono Anung berbicara di Kantor Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga DKI Jakarta, Jakarta Timur, pada Selasa, 14 April 2026. Gubernur menegaskan, “Yang melakukan pemalakan baik itu kepada pedagang maupun bajaj, kan sudah ditangkap semua. Pemerintah DKI Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya agar hal seperti ini tidak terulang lagi.” Ia menambahkan bahwa aparat keamanan diberikan lampu hijau untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan menindak tegas siapa pun yang terlibat.
Pihak kepolisian memang telah menindak tiga tersangka yang teridentifikasi dari rekaman video. Ketiganya berhasil diamankan di Mapolsek Tanah Abang pada hari yang sama setelah video viral. Polisi menyatakan bahwa para tersangka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan akan menjadi contoh bagi jaringan preman lainnya.
Pramono menekankan bahwa penindakan ini bukan sekadar respons reaktif. “Kami akan bersinergi dengan Polri, Satpol PP, dan Dinas terkait untuk menjaga kondusivitas wilayah,” ujarnya. Gubernur juga menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk memperkuat patroli di titik-titik rawan, meningkatkan koordinasi intelijen, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses warga.
Meski tindakan keras tampak memberikan efek jera, para pengamat menilai akar permasalahan premanisme di Tanah Abang masih jauh lebih dalam. Kawasan tersebut merupakan pusat perdagangan besar dengan ribuan pedagang kaki lima, parkir liar, dan lapak informal. Sistem ekonomi bayangan yang terbentuk sejak lama menjadi sumber pendapatan utama bagi kelompok preman, yang berperan sebagai “pengelola” tidak resmi dengan menagih setoran perlindungan.
Ombudsman RI pada 2019 pernah melaporkan bahwa premanisme di Tanah Abang beroperasi layaknya jaringan terorganisir, memanfaatkan celah regulasi saat terjadi relokasi atau renovasi pasar. Kondisi kepadatan penduduk, kurangnya pengawasan terpadu, serta ketergantungan pedagang pada sumber pendapatan harian membuat mereka enggan melawan. Kritik dari anggota DPRD DKI, Kevin Wu (PSI), menambahkan bahwa aparat cenderung bergerak setelah suatu insiden menjadi viral, bukan secara proaktif.
- Penguatan patroli rutin di zona rawan.
- Pembangunan sistem pembayaran resmi bagi layanan keamanan pasar.
- Penyuluhan hak dan mekanisme pengaduan bagi pedagang dan pengemudi.
- Kolaborasi dengan lembaga sosial untuk alternatif pendapatan bagi mantan preman.
Gubernur Pramono menutup pernyataannya dengan janji bahwa “siapa pun yang melakukan aksi premanisme akan ditindak tegas,” dan menegaskan bahwa DKI Jakarta tidak akan membiarkan praktik pungutan liar menggerogoti rasa aman warga. Dengan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi, diharapkan Tanah Abang dapat kembali menjadi simbol perdagangan yang dinamis tanpa harus dibayangi ancaman premanisme.