Liput – 09 April 2026 | Jakarta, 10 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian pernyataan yang menimbulkan perhatian luas. Pada pekan ini, Purbaya mengkritik keras proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, mengungkapkan penurunan berat badan signifikan sejak menjabat, serta menegaskan tidak ada pembelian motor listrik untuk program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tahun 2026.
Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Purbaya menilai laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 % per tahun sebagai “dosa besar” yang dapat menimbulkan sentimen negatif di pasar. Ia menekankan bahwa data kuartal pertama 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang jauh lebih kuat, dengan estimasi mencapai 5,6 % atau lebih. Menurutnya, penurunan proyeksi tersebut tidak mencerminkan realitas ekonomi domestik yang tetap solid meski dihadapkan pada tekanan global, khususnya harga minyak yang fluktuatif.
Purbaya menambahkan, asumsi Bank Dunia tampaknya terlalu bergantung pada harga minyak dunia yang tinggi. “Jika dalam satu bulan ke depan harga minyak turun, proyeksi mereka pasti berubah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan, termasuk memperkuat fundamental ekonomi, stabilitas sistem keuangan, serta perbaikan iklim investasi.
Di luar isu makroekonomi, Purbaya juga mengonfirmasi perubahan fisik yang dialaminya sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Oktober 2025. Dalam wawancara singkat dengan media, ia mengaku telah turun berat badan sebanyak 8–9 kg, menuturkan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil kombinasi pola makan terkontrol dan rutinitas olahraga yang lebih disiplin. Penurunan berat badan tersebut menjadi bahan perbincangan di media sosial, dengan banyak netizen yang memuji komitmen pribadi sang menteri terhadap kesehatan.
Sementara itu, kontroversi terkait pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Pada hari Kamis, 9 April 2026, Purbaya menjelaskan bahwa tidak ada pembelian motor listrik baru untuk Badan Gizi Nasional (BGN) maupun SPPG pada tahun ini. Ia menegaskan bahwa anggaran pengadaan motor listrik tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2025, dan tidak ada alokasi tambahan untuk 2026.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menguatkan pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa proses pengadaan tahun 2025 memang mencakup sekitar 25.644 unit motor listrik, namun realisasi hingga akhir Maret 2026 hanya mencapai 21.801 unit (sekitar 85 %). Sisa dana yang belum terpakai telah dikembalikan ke kas negara. Dadan juga menolak rumor yang menyebutkan jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, menegaskan bahwa angka tersebut tidak akurat.
Dalam penjelasannya, Purbaya mengakui terjadinya miskomunikasi internal terkait pengadaan motor listrik. Ia menyatakan bahwa sebagian usulan pengadaan telah terlanjur diproses sebelum ia menjabat, sehingga sebagian anggaran tetap berjalan meski ia sempat menolak permohonan tersebut. “Saya tanya semalam ke Kepala BGN, tahun ini tidak ada. Jadi, tahun ini tidak ada lagi pembelian,” katanya. “Miskomunikasi terjadi, namun ke depan kami akan memperketat pengawasan agar tidak ada lagi kebingungan serupa,” tambahnya.
Pengadaan motor listrik tersebut direncanakan untuk mendukung mobilitas tim operasional MBG, khususnya dalam menjangkau dapur-dapur program di daerah terpencil. Menurut Dadan, motor yang dibeli diproduksi dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 %, sehingga sekaligus mendukung industri manufaktur nasional.
Secara keseluruhan, Purbaya Yudhi Sadewa memperlihatkan sikap tegas dalam menanggapi kritik eksternal sekaligus mengelola kebijakan domestik. Ia menekankan pentingnya data internal yang kuat dalam menilai kinerja ekonomi, serta menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang publik. Dengan menolak pembelian motor listrik tambahan di 2026, pemerintah berupaya menghindari belanja yang tidak terencana, sekaligus memastikan bahwa program MBG tetap berjalan optimal dengan sumber daya yang tersedia.
Ke depan, Menteri Keuangan diperkirakan akan terus memantau proyeksi global dan menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai dengan dinamika ekonomi domestik. Sementara itu, perubahan gaya hidup pribadi Purbaya menjadi contoh bagi pejabat publik lain dalam mengedepankan kesehatan pribadi di tengah tuntutan pekerjaan yang tinggi.