Liput – 16 April 2026 | Senat Amerika Serikat kembali menolak resolusi yang bertujuan membatasi wewenang militer Presiden Donald Trump dalam konflik dengan Iran pada Rabu, 15 April 2026. Pemungutan suara berakhir dengan 47 senator mendukung dan 52 menolak, menjadikan kegagalan ini yang keempat sejak operasi militer dimulai pada akhir Februari.
Resolusi yang diusulkan oleh Senator Demokrat Tammy Duckworth menuntut penarikan semua pasukan Amerika kecuali ada deklarasi perang resmi dari Kongres, sesuai dengan Undang‑Undang Kekuasaan Perang 1973. Duckworth menilai bahwa konflik yang kini telah melibatkan ribuan dolar biaya militer tiap minggunya serta menelan nyawa warga Amerika tidak lagi dapat dibiarkan berlanjut tanpa pengawasan legislatif.
Sementara mayoritas suara menolak, ada dua pengecualian menarik yang menyoroti perpecahan lintas partai. Senator Republik Rand Paul menjadi satu‑satunya anggota GOP yang memberikan dukungan terhadap resolusi, menyatakan bahwa kepemimpinan Presiden harus dibatasi oleh institusi legislatif. Di sisi lain, Senator Demokrat John Fetterman menolak resolusi, mengklaim bahwa langkah tersebut dapat melemahkan posisi negosiasi Amerika di Timur Tengah.
- 47 suara mendukung – mayoritas berasal dari Partai Demokrat, dengan dukungan tambahan dari Rand Paul (R‑KY).
- 52 suara menolak – termasuk hampir seluruh anggota Partai Republik serta John Fetterman (D‑PA).
Penolakan ini terjadi di tengah gencatan senjata dua pekan antara militer AS dan Iran yang masih rapuh. Meskipun ada jeda tembakan, blokade laut yang dipertahankan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat memicu kecaman keras dari pejabat tinggi Tehran, memperparah ketegangan di Selat Hormuz.
Para senator Republik seperti Thom Tillis dan John Curtis mulai mengungkapkan keraguan mereka terhadap kelanjutan operasi tanpa persetujuan Kongres, mengingat Undang‑Undang Kekuasaan Perang 1973 menetapkan batas waktu 60 hari bagi presiden untuk mengerahkan pasukan tanpa otorisasi legislatif. Senator Josh Hawley menambahkan tekanan dengan menyoroti dampak ekonomi domestik: harga bahan bakar naik tajam, menggerogoti daya beli masyarakat.
Di pihak Demokrat, Senator Chuck Schumer berjanji akan terus mengajukan resolusi serupa setiap pekan sampai Kongres memberikan otorisasi resmi atau konflik berakhir. “Jika Republik terus menolak, kami tidak akan berhenti mengajukan pemungutan suara,” katanya, menegaskan tekad partainya untuk menegakkan kontrol konstitusional atas kebijakan perang.
Senator Chris Murphy menggambarkan perang ini sebagai “konflik yang kacau dan salah kelola,” menyoroti kurangnya transparansi pemerintah serta kegagalan mencapai tujuan strategis yang diumumkan pada awal operasi. Ia menuduh bahwa keputusan militer telah diambil tanpa pertimbangan yang memadai tentang konsekuensi geopolitik dan ekonomi.
Di luar parlemen, perundingan damai yang difasilitasi oleh Pakistan juga belum menghasilkan kesepakatan yang dapat menghentikan aksi militer. Iran telah mengumumkan kesiapan membuka kembali akses Selat Hormuz bagi kapal‑kapal Jepang, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk meredakan tekanan ekonomi regional, namun masih terhambat oleh kehadiran kapal perang AS.
Para pengamat politik menilai bahwa dinamika ini dapat berpotensi mengubah posisi partai di Senat ketika konflik memasuki bulan kedua. Jika operasi militer tetap berlangsung melewati batas 60 hari, tekanan internal pada partai Republik dapat meningkat, memaksa mereka untuk menilai kembali dukungan terhadap keputusan Presiden Trump.
Secara keseluruhan, kegagalan keempat ini memperlihatkan ketegangan yang semakin tajam antara eksekutif dan legislatif di Amerika Serikat. Sementara Presiden Trump tetap menegaskan haknya untuk melindungi kepentingan nasional secara unilateral, mayoritas senator tampak berusaha menegakkan prinsip konstitusional bahwa hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk menyatakan perang.
Apabila Senat tidak berhasil mengamankan mayoritas dukungan untuk resolusi pembatasan, kemungkinan besar Dewan Perwakilan akan menjadi arena berikutnya bagi legislator yang ingin menekan Gedung Putih. Tekanan publik yang dipicu oleh biaya manusia dan finansial konflik kemungkinan akan memperkuat dorongan untuk mendapatkan otorisasi resmi dari Kongres, atau setidaknya memaksa penarikan pasukan secara bertahap.
Dengan situasi yang masih belum menentu, keputusan selanjutnya akan menjadi penentu apakah Amerika Serikat akan terus menjalankan operasi militer yang kontroversial atau akan mengembalikan keputusan strategis kepada lembaga perwakilan rakyat.