Liput – 10 April 2026 | Teheran mengumumkan keputusan penting pada hari Senin, yakni memberikan izin khusus bagi sebuah kapal kargo Irak untuk melintasi Selat Hormuz. Langkah ini muncul setelah serangkaian peringatan keras dari Angkatan Laut Iran yang menegaskan bahwa setiap kapal yang mencoba menyeberang tanpa izin dapat menjadi target serangan. Kebijakan terbaru menandai pergeseran strategi Iran dalam mengelola lalu lintas maritim di wilayah paling strategis ini, sambil tetap menegakkan kontrol ketat atas akses laut.
Sejak awal konflik antara Amerika Serikat dan Iran, Selat Hormuz menjadi arena utama pertarungan geopolitik. Pada awal April, Iran dan Amerika Serikat sepakat untuk mengadakan gencatan senjata dua minggu dengan syarat Iran membuka jalur pelayaran aman. Namun, data pelacakan menunjukkan bahwa hanya tiga kapal kargo—NJ Earth, Daytona Beach, dan Hai Long 1—yang berhasil menyeberang sejak perjanjian tersebut, jauh di bawah rata-rata harian 138 kapal sebelum konflik. Kekhawatiran atas keamanan masih menjadi penghalang utama bagi pemilik kapal untuk menyalakan mesin di perairan yang dianggap masih berada dalam “situasi perang”.
Keputusan mengizinkan kapal Irak merupakan bagian dari upaya Iran untuk memperlihatkan fleksibilitas sambil mempertahankan posisi tawar. Kapal tersebut, yang berlayar dengan muatan umum, telah diberikan izin khusus oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Pihak berwenang Iran menegaskan bahwa setiap kapal yang ingin melintas harus melewati prosedur permohonan izin yang melibatkan koordinasi intensif dengan otoritas militer dan maritim setempat. Mekanisme ini masih belum sepenuhnya transparan, namun dipastikan bahwa persetujuan hanya diberikan setelah penilaian risiko keamanan selesai.
Selain kebijakan izin khusus, Iran juga memperkenalkan rute alternatif untuk mengurangi risiko ranjau laut yang diperkirakan tersebar di jalur utama. Dua jalur utama kini ditetapkan: satu masuk dari Teluk Oman menuju Pulau Larak sebelum memasuki perairan Teluk, dan satu lagi melewati sisi selatan Pulau Larak menuju Teluk Oman. Perubahan rute ini diharapkan dapat mengalihkan kapal dari zona yang paling rawan, meskipun menambah jarak tempuh dan biaya bahan bakar.
Biaya transit melalui Selat Hormuz juga mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah Iran bersama Oman menetapkan tarif hingga US$2 juta per perjalanan, atau setara dengan sekitar Rp33‑34 miliar. Selain tarif tetap, dikenakan biaya tambahan berbasis muatan, yakni US$1 per barel minyak yang diangkut. Untuk kapal tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) dengan kapasitas 2 juta barel, total biaya dapat mencapai angka yang sama dengan tarif tetap. Pembayaran dituntut dalam mata uang Yuan China atau aset digital seperti stablecoin, menambah kompleksitas administrasi dan menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap sanksi internasional.
Daftar negara yang diizinkan melintasi Selat Hormuz secara selektif mencakup Rusia, China, India, Pakistan, dan Irak. Kebijakan ini mencerminkan upaya Iran untuk memperkuat aliansi dengan negara‑negara yang dianggap “sahabat” atau netral dalam konflik regional, sekaligus menekan tekanan ekonomi dari negara‑negara Barat. Pihak pelayaran internasional mengkhawatirkan bahwa tarif tinggi dan prosedur izin yang rumit dapat memperlambat aliran energi global, mengingat sekitar 20 % minyak dunia serta sebagian besar gas alam cair melintasi selat ini setiap hari.
Para analis menilai bahwa meskipun ada indikasi pembukaan kembali jalur pelayaran, kepercayaan pemilik kapal masih rendah. Menurut Lars Jensen dari Vespucci Maritime, “Belum ada yang benar-benar berubah”; sedangkan Niels Rasmussen dari BIMCO menambahkan bahwa durasi gencatan senjata dua minggu masih menimbulkan ketidakpastian bagi armada yang terperangkap selama beberapa minggu terakhir. Richard Meade, pemimpin redaksi Lloyd’s List, memperkirakan tanker berkapasitas penuh akan menjadi prioritas pertama bila akses dibuka kembali secara menyeluruh.
Secara keseluruhan, keputusan Iran untuk mengizinkan kapal Irak melintasi Selat Hormuz menunjukkan adanya titik tengah antara kontrol militer dan kebutuhan ekonomi. Kebijakan izin khusus, rute alternatif, dan tarif tinggi menciptakan lanskap baru bagi pelayaran internasional, yang harus menyeimbangkan antara risiko keamanan dan biaya operasional. Meski langkah ini dapat meningkatkan arus perdagangan bagi negara‑negara sahabat Iran, dampaknya terhadap harga minyak global dan stabilitas pasokan energi masih harus dipantau secara cermat dalam beberapa minggu ke depan.