Liput – 16 April 2026 | JAKARTA, 15 April 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno menggelar upacara pelantikan 11 pejabat tinggi pratama di Balai Kota DKI pada Rabu pagi. Acara tersebut menandai langkah strategis pemerintah provinsi untuk menutup posisi pelaksana tugas (Plt) dan memastikan seluruh jabatan kunci terisi secara definitif.
Dalam sambutan pembukaan, Pramono menekankan pentingnya stabilitas birokrasi dalam menghadapi tantangan mobilitas, teknologi, dan lingkungan. Ia menambahkan bahwa proses seleksi dan promosi pejabat dilakukan dalam rentang dua hingga tiga minggu dengan pendekatan manajemen talenta, sehingga setiap pejabat yang dilantik memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya.
Berikut adalah daftar lengkap 11 pejabat yang dilantik, beserta jabatan baru dan posisi sebelumnya:
- Syafrin Liputo – Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan (sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)
- Budi Awaludin – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta)
- Marulina Dewi Mutiara – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (sebelumnya Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda DKI Jakarta)
- Tona Hutauruk – Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (sebelumnya Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Centre – PMPTSP)
- Dudi Gardesi Asikin – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (sebelumnya Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta)
- Purwanti Suryandari – Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (sebelumnya Kepala Sudin SDA Jakarta Barat)
- Asep Kuswanto – Asisten Deputi Gubernur Pemprov DKI Jakarta Bidang Tata Ruang (sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta)
- Marulitua – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta (sebelumnya Wakil Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta)
- Ali Murtadho – Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Barat (sebelumnya Wakil Wali Kota Jakarta Selatan)
- Firmanudin – Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan (sebelumnya Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat)
- Imron – Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat (sebelumnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Barat)
Pelantikan tidak berlaku serentak untuk seluruh pejabat. Tiga pejabat langsung efektif sejak pelantikan, empat pejabat mulai bertugas pada 1 Juni 2026, tiga lagi pada 1 Agustus 2026, sementara satu pejabat masih menunggu terbitnya surat keputusan sebagai Pejabat Fungsional Utama.
Pramono menegaskan bahwa keputusan ini diambil atas rekomendasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan hasil fit and proper test yang diawasi oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ia menambahkan, “Dengan mengisi posisi-posisi strategis secara permanen, kami berharap tidak ada lagi kekosongan jabatan yang dapat menghambat layanan publik.”
Penunjukan Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Jakarta Selatan menjadi sorotan utama. Sebelumnya memimpin Dinas Perhubungan, Liputo membawa pengalaman luas dalam pengelolaan transportasi publik dan infrastruktur. Ia menyampaikan komitmen untuk memperkuat jaringan transportasi, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah selatan ibu kota.
Para pejabat yang dilantik juga menyampaikan harapan mereka. Budi Awaludin menekankan pentingnya sinergi antara sektor transportasi dan teknologi informasi untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi. Marulina Dewi Mutiara menargetkan percepatan transformasi digital layanan publik, sementara Dudi Gardesi Asikin berjanji meningkatkan kualitas udara melalui program pengelolaan sampah dan penghijauan.
Pengangkatan pejabat baru ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas DKI Jakarta, termasuk penataan ruang, penanggulangan bencana, serta peningkatan layanan lingkungan. Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung inisiatif-inisiatif tersebut, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Secara keseluruhan, pelantikan 11 pejabat ini menandai fase baru dalam upaya pemerintahan DKI Jakarta untuk menciptakan birokrasi yang responsif, profesional, dan bebas dari penunjukan sementara. Pemerintah provinsi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan tugas pejabat baru demi tercapainya visi “Jakarta Tangguh, Inovatif, dan Berkeadilan”.