Liput – 07 April 2026 | Jakarta Timur dilanda insiden keracunan makanan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan lebih dari tujuh puluh siswa dan sejumlah guru di beberapa sekolah dasar pada akhir pekan tanggal 2-3 April 2026. Gejala mual, muntah, diare, dan demam muncul tak lama setelah para peserta mengonsumsi menu MBG yang disiapkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Duren Sawit.
Menurut Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, penyebab utama dugaan keracunan adalah proses pengolahan makanan yang terlalu lama, sehingga meningkatkan risiko pertumbuhan mikroba patogen. “Proses pembuatan makanannya terlalu lama, sehingga berisiko,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin 6 April 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meninjau kondisi para korban di RSUD Duren Sawit mengonfirmasi bahwa mayoritas siswa telah dipulangkan setelah menerima perawatan. “Semua siswa itu sudah dipulangkan ya, hampir semua, sebagian besar,” kata Pramono dalam pernyataan kepada wartawan pada Senin 6 April.
Menu yang disajikan pada hari kejadian mencakup spaghetti bolognese, bola daging, telur orak‑arik tofu, sayuran campur, dan buah stroberi. Sekitar 36 siswa pertama kali melaporkan keluhan pada hari Kamis sore, dan angka tersebut meningkat menjadi 72 siswa pada hari berikutnya, menurut data Badan Gizi Nasional (BGN).
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Siswa terpapar | 72 |
| Guru terpapar (perkiraan) | 10 |
Setelah kejadian, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang turun ke lokasi, memeriksa fasilitas dapur, dan mengumumkan penangguhan operasi dapur secara tidak terbatas. “Kami suspend SPPG Pondok Kelapa untuk waktu yang tidak terbatas karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan instalasi pengolahan limbah (IPAL), masih belum memenuhi standar,” katanya.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung, dan langkah-langkah perbaikan standar keamanan pangan sedang dipercepat. Selain penutupan dapur, BGN berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua dapur MBG di seluruh kota, mengingat data Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat lebih dari 4.700 kasus keracunan dalam program MBG pada Januari‑Februari 2026.
Para orang tua menyuarakan keprihatinan atas celah dalam sistem distribusi makanan. “Biasanya anak‑anak kalau dapat nasi dibungkus, tapi karena menunya spageti banyak yang langsung makan di tempat,” ungkap salah satu orang tua di area sekolah.
Investigasi laboratorium masih berlangsung untuk mengidentifikasi patogen spesifik yang menjadi penyebab keracunan. Sementara itu, BGN bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta menginstruksikan semua SPPG untuk meninjau kembali prosedur penyimpanan, pemasakan, dan distribusi makanan, termasuk penetapan batas waktu maksimal antara selesai memasak dan penyajian.
Insiden ini menyoroti tantangan implementasi program gizi berskala nasional, yang meskipun memiliki anggaran signifikan, masih bergantung pada kepatuhan standar keamanan pangan di tiap titik layanan. Pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan, meningkatkan pelatihan staf dapur, serta memperbaiki infrastruktur pengolahan limbah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Dengan langkah penangguhan operasional dapur dan penjaminan biaya pengobatan, diharapkan kepercayaan publik terhadap program MBG dapat pulih, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi pengelolaan makanan massal di lingkungan pendidikan.