Liput – 10 April 2026 | Dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York pada Selasa, 7 April 2026, dua anggota tetap – Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok – menggunakan hak veto mereka untuk menolak resolusi yang diusulkan Bahrain. Resolusi tersebut bertujuan mengkoordinasikan upaya defensif guna melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz, jalur laut strategis yang menyumbang sekitar 20 persen pasokan minyak dunia setiap harinya.
Proses pemungutan suara menghasilkan dukungan mayoritas: sebelas dari lima belas anggota Dewan memberikan suara setuju, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara‑negara lainnya. Dua negara, Kolombia dan Pakistan, memilih abstain. Namun, veto dari Rusia dan China membuat resolusi gagal diadopsi, menandai satu lagi kegagalan upaya internasional untuk menanggulangi ancaman keamanan di perairan tersebut.
Rusia dan China menilai bahwa draf resolusi tidak netral dan cenderung bias terhadap Iran. Kedua negara menegaskan bahwa resolusi tersebut berpotensi memperkuat narasi anti‑Iran dan mengirimkan sinyal yang salah di tengah meningkatnya ancaman militer di kawasan Timur Tengah. Sebagai alternatif, Rusia dan China mengajukan rancangan resolusi yang menekankan dialog damai serta menolak legitimasi penggunaan kekuatan militer oleh pihak luar, khususnya Amerika Serikat dan Israel, yang mereka anggap menjadi pemicu utama krisis di Selat Hormuz.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, menegaskan bahwa “penyebab utama gangguan di Selat Hormuz adalah operasi militer ilegal Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dewan tidak boleh melegitimasi penggunaan kekuatan, apalagi memperkeruh situasi.” Pernyataan ini menjadi dasar kuat bagi Beijing untuk menolak resolusi yang dianggap tidak menyentuh akar permasalahan.
Rusia, melalui kementerian luar negerinya, menyatakan bahwa resolusi Bahrain tidak memperhitungkan kepentingan keamanan global secara seimbang. Kedua negara menyoroti pentingnya menjaga netralitas PBB dan menghindari tindakan yang dapat memicu eskalasi konflik lebih luas.
Penolakan tersebut memicu protes keras dari Amerika Serikat. Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas‑Greenfield, menyebut veto Rusia dan China sebagai “langkah yang memperburuk situasi global” dan menilai bahwa kegagalan mengesahkan resolusi akan menambah ketidakpastian bagi industri pelayaran serta pasar energi internasional.
Situasi di Selat Hormuz menjadi semakin tegang setelah Iran, sebagai respons atas aksi militer yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026, memperketat lalu lintas kapal di wilayah tersebut. Kebijakan ini telah memicu lonjakan harga minyak dunia, menambah beban ekonomi pada negara‑negara pengimpor energi.
Bahrain, yang pada saat itu memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan, menyatakan kekecewaannya. Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayan, menekankan bahwa Dewan gagal memikul tanggung jawabnya terkait tindakan ilegal yang membutuhkan respons tegas tanpa penundaan. Dia menambahkan bahwa kegagalan ini mencerminkan ketidakmampuan PBB untuk menegakkan aturan internasional dalam menghadapi ancaman nyata di jalur laut kritis.
Secara historis, veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan sering kali menjadi penghalang bagi adopsi resolusi yang bersifat kritis. Kasus kali ini menambah catatan panjang dinamika geopolitik di mana kepentingan nasional negara‑negara besar berpotensi menimpa kepentingan kolektif komunitas internasional.
Berbagai analis menilai bahwa veto ini dapat memperpanjang ketidakstabilan di kawasan Teluk Persia. Tanpa kerangka kerja internasional yang kuat untuk mengawasi navigasi, perusahaan pelayaran mungkin akan menyesuaikan rute mereka, meningkatkan biaya logistik, serta menambah beban pada konsumen akhir. Di sisi lain, Rusia dan China berupaya memperkuat posisi mereka sebagai penyeimbang kekuatan Barat, menawarkan alternatif diplomatik yang menekankan dialog dan penolakan terhadap intervensi militer eksternal.
Ke depan, tekanan internasional kemungkinan akan tetap tinggi. Negara‑negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara‑negara anggota G20 lainnya mengharapkan solusi yang dapat menjamin keamanan jalur laut tanpa memperparah ketegangan geopolitik. Sementara itu, PBB diperkirakan akan kembali mengkaji usulan resolusi pada pertemuan berikutnya, dengan kemungkinan revisi teks yang dapat mengakomodasi keprihatinan Rusia dan China, sekaligus menanggapi kebutuhan mendesak untuk melindungi aliran energi global.