Liput – 14 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam beberapa pekan terakhir melakukan serangkaian kunjungan ke luar negeri, termasuk pertemuan penting dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin pada 13 April 2026. Pada kesempatan itu, Prabowo menjelaskan bahwa tujuan utama perjalanan luar negeri tersebut adalah untuk memastikan keamanan pasokan energi, khususnya minyak, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal resmi Sekretariat Presiden, Prabowo menegaskan bahwa dinamika geopolitik dunia saat ini berubah dengan cepat, menimbulkan ketidakpastian pada pasar energi global. “Kondisi geopolitik dunia mengalami perkembangan yang sangat cepat, dan Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi situasi tersebut,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Indonesia perlu melakukan konsultasi intensif dengan negara-negara mitra strategis untuk mengamankan jalur pasokan minyak serta menguatkan kerja sama di bidang energi.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Prabowo selama kunjungan ke Moskow:
- Rusia sebagai salah satu produsen minyak terbesar dunia dapat menjadi pemasok alternatif bagi Indonesia dalam menghadapi volatilitas harga minyak.
- Pembahasan tentang kemungkinan investasi bersama dalam proyek eksplorasi dan pengolahan minyak di wilayah yang dikelola bersama.
- Penguatan kerja sama di bidang energi terbarukan sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi nasional.
Selain Rusia, Prabowo juga menyinggung pentingnya dialog dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. Meskipun muncul rumor bahwa pemerintah Indonesia sedang membahas akses udara bagi militer AS, Prabowo menegaskan bahwa pembicaraan tersebut masih pada tahap awal dan belum ada kesepakatan final. “Kami masih berada pada tahap letter of intent, dan semua langkah tetap harus melalui proses persetujuan lembaga terkait serta DPR,” jelasnya.
Menurut pandangan konstitusional, kunjungan diplomatik Presiden merupakan pelaksanaan mandat yang diatur dalam Pasal 11 Undang‑Undang Dasar 1945, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Dalam kolom akademik yang diterbitkan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, penulis menilai bahwa kunjungan Prabowo ke Moskow mencerminkan upaya Indonesia untuk meneguhkan kedaulatan ekonomi dan energi di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks.
Situasi energi global saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:
- Konflik berkelanjutan antara Rusia dan Ukraina yang mengganggu pasokan minyak dan gas di Eropa.
- Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang dapat mempengaruhi jalur distribusi minyak di Timur Tengah.
- Pergeseran kebijakan energi menuju sumber terbarukan yang menuntut investasi baru.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak akan memilih blok kekuatan tertentu, melainkan akan memperluas ruang gerak diplomatik melalui kebijakan luar negeri bebas‑aktif. “Kami tidak memilih kubu, tetapi memperluas peluang kerjasama yang dapat mengamankan kepentingan nasional, khususnya di sektor energi,” ujarnya.
Dalam pertemuan empat mata selama tiga jam dengan Putin, dibahas pula kemungkinan pembentukan jalur kerjasama strategis untuk pembangunan infrastruktur penyimpanan minyak di wilayah Indonesia, yang dapat meningkatkan cadangan strategis energi nasional. Prabowo juga berterima kasih kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mendampingi delegasi dalam pembicaraan tersebut.
Sejalan dengan agenda diplomasi energi, pemerintah Indonesia juga sedang menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat keamanan pasokan minyak, termasuk peningkatan cadangan minyak strategis dan diversifikasi sumber impor. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dan mengurangi dampak fluktuasi harga minyak dunia.
Kesimpulannya, kunjungan Prabowo Subianto ke luar negeri, khususnya ke Moskow, bukan sekadar agenda politik biasa. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengamankan pasokan minyak, memperkuat posisi Indonesia dalam arena geopolitik, serta menegaskan komitmen Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang bebas‑aktif dan adaptif.