Liput – 12 April 2026 | Wiljan Pluim, gelandang berbakat yang baru saja bergabung dengan PSM Makassar, menjadi sorotan utama dunia sepak bola Indonesia belakangan ini. Tak hanya kemampuan teknisnya yang menarik perhatian, tetapi perjalanan kariernya juga dipenuhi lika‑liku yang mengingatkan pada kasus serupa yang menimpa rekan‑rekannya, Victor Mansaray dan Tim Geypens.
Sejak menandatangani kontrak dengan PSM Makassar, Pluim mengungkapkan bahwa pembayaran gaji bulanan mengalami keterlambatan signifikan. Situasi ini menyerupai pengalaman Mansaray, yang pada akhir 2025 harus mengakhiri kontrak dengan PSM Makassar akibat gaji yang tidak kunjung cair tepat waktu. Menurut laporan internal klub, keterlambatan pembayaran disebabkan oleh masalah likuiditas dan restrukturisasi anggaran pasca musim kompetisi yang kurang memuaskan.
Masalah keuangan bukan satu‑satunya tantangan yang dihadapi Pluim. Sebagai pemain kelahiran Belanda yang baru saja memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London pada awal 2025, ia kini berada di persimpangan hukum yang rumit. Keputusan tersebut otomatis menghilangkan kewarganegaraan Belanda, serupa dengan yang dialami oleh Tim Geypens, bek FC Emmen, yang pada Februari 2025 resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kedua negara tidak memperbolehkan kewarganegaraan ganda, sehingga Pluim harus melepaskan paspor Belanda.
Proses naturalisasi Pluim ternyata tidak disertai pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukumnya. Ia mengaku bahwa “kurang mendalami implikasi hukum adalah kesalahan pribadi”. Hal ini menciptakan kebingungan ketika otoritas Imigrasi Belanda menanyakan status hukumnya, membuat Pluim merasa seakan menjadi “orang asing” di negara kelahirannya. Saat ini, Pluim telah mendapatkan izin tinggal sementara hingga 2031 serta izin kerja yang memungkinkan ia melanjutkan karier profesional di Belanda, meski masih berlatih di Indonesia.
Situasi gaji tertunda dan dilema kewarganegaraan menimbulkan pertanyaan penting bagi klub dan federasi: bagaimana menyeimbangkan hak pemain dengan kepatuhan regulasi keuangan dan imigrasi? PSM Makassar berjanji akan memperbaiki sistem pembayaran gaji, mengacu pada standar Liga 1 yang menuntut kepastian pembayaran dalam jangka waktu 30 hari. Di sisi lain, PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) kini tengah meninjau kebijakan naturalisasi pemain asing, memastikan bahwa proses tersebut tidak menimbulkan konflik hukum di masa depan.
Selain Pluim, kasus serupa juga melibatkan Victor Mansaray, yang pada 2023 menandatangani kontrak dengan PSM Makassar namun harus mengakhiri kerjasama karena gaji yang tidak dibayarkan. Kejadian ini memicu perdebatan luas di media sosial mengenai transparansi keuangan klub, menambah tekanan pada manajemen untuk menyelesaikan tunggakan dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran.
Di ranah internasional, Tim Geypens memberikan contoh bagaimana seorang pemain dapat kembali berkarier di klub asal setelah mendapatkan izin tinggal. Ia kini kembali bermain untuk FC Emmen, mengingatkan bahwa solusi hukum yang tepat dapat membuka jalan bagi pemain yang berada dalam posisi serupa dengan Pluim.
Kesimpulannya, perjalanan Wiljan Pluim menggambarkan dinamika kompleks dunia sepak bola modern: di satu sisi, bakat dan ambisi pemain harus bersanding dengan kepastian finansial klub; di sisi lain, keputusan naturalisasi menuntut perencanaan hukum yang matang. Jika PSM Makassar dapat menyelesaikan permasalahan gaji dan mendukung Pluim dalam proses adaptasi kewarganegaraan, ia berpotensi menjadi sosok kunci yang memperkuat lini tengah tim. Sementara itu, federasi dan otoritas terkait diharapkan memperkuat regulasi agar kasus serupa tidak terulang, menjamin keberlangsungan karier pemain dan integritas kompetisi Liga 1.