Liput – 03 April 2026 | Polisi mengonfirmasi bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan kini menjadi salah satu persyaratan administrasi bagi pengajuan atau perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di seluruh Indonesia. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 9 ayat (1) huruf 5a, yang mengharuskan pemohon melampirkan bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Kepala Sub Bagian Registrasi dan Penindakan (Regident) Ditlantas Polda Jawa Tengah, AKBP Prianggo Malau, menjelaskan bahwa ketentuan ini mulai berlaku sejak 1 November 2024.
Meski sudah menjadi syarat, pelaksanaan aturan masih berada pada tahap sosialisasi. “Untuk saat ini, pelaksanaannya masih dalam tahap sosialisasi karena proses integrasi sistem antara Korlantas dan BPJS masih berlangsung,” ujar Prianggo dalam wawancara dengan Kompas.com pada Kamis, 2 April 2026. Ia menambahkan bahwa masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS tetap dapat mengurus permohonan SIM di kantor Satpas atau layanan keliling, namun mereka harus melengkapi data pribadi dan melakukan pendaftaran BPJS secara online.
Berikut langkah-langkah pendaftaran BPJS Kesehatan secara daring melalui aplikasi Mobile JKN:
- Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN di smartphone.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta data pribadi lainnya seperti nama, tanggal lahir, dan alamat.
- Pilih paket JKN yang sesuai, biasanya paket PBI bagi mereka yang tidak mampu atau paket non‑PBI bagi yang berpenghasilan lebih tinggi.
- Lengkapi informasi rekening bank untuk pembayaran iuran.
- Konfirmasi data dan selesaikan proses pendaftaran. Kartu BPJS akan dikirimkan secara elektronik dan dapat dicetak bila diperlukan.
Setelah memiliki bukti kepesertaan aktif, pemohon dapat melanjutkan proses pengurusan SIM dengan menyiapkan dokumen berikut:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau e‑KTP.
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu BPJS Kesehatan yang aktif.
- Alamat email dan nomor ponsel yang masih aktif.
- Nomor rekening bank untuk keperluan pembayaran biaya administrasi.
Integrasi data ini diharapkan mempercepat verifikasi dan mengurangi potensi pemalsuan dokumen. Namun, pada 3 April 2026, layanan SIM keliling di Jakarta dihentikan sementara karena hari libur nasional memperingati Wafat Isa Almasih. Pengumuman tersebut datang dari Polda Metro Jaya melalui akun resmi X mereka. Semua unit layanan Satpas, termasuk Satpas Daan Mogot, unit gerai SIM DKI Jakarta, dan layanan SIM keliling, tidak melayani publik pada hari itu.
Masyarakat yang masa berlakunya SIM habis pada 3 April 2026 diberikan kelonggaran untuk memperpanjang pada 4 April 2026 tanpa dikenakan sanksi. Layanan kembali normal pada hari Sabtu, 4 April 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari beban tambahan bagi pengguna yang terpaksa menunggu karena penutupan layanan pada hari libur.
Penggabungan kebijakan baru tentang BPJS Kesehatan dengan dinamika layanan lapangan seperti penutupan sementara layanan keliling menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengendara. Di satu sisi, persyaratan BPJS diharapkan meningkatkan kesejahteraan kesehatan pemilik SIM, sementara di sisi lain, penutupan layanan keliling dapat memperpanjang waktu tunggu bagi warga yang berada jauh dari kantor Satpas tetap.
Polri terus berupaya mempercepat integrasi sistem dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, kampanye di kantor pelayanan, serta kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Diharapkan dalam beberapa bulan mendatang, proses verifikasi data BPJS dan SIM akan berjalan otomatis, meminimalkan antrian dan mempercepat layanan publik.
Secara keseluruhan, kebijakan ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah memperkuat sinergi antara layanan kesehatan dan keselamatan berkendara. Meskipun masih dalam fase awal, implementasi yang konsisten dan dukungan infrastruktur digital akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini ke depan.