Liput – 08 April 2026 | Jakarta, 7 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons resmi pada media briefing di Kantor Kementerian Keuangan terkait video viral yang menampilkan ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut belum menjadi prioritas utama anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan akan dilakukan verifikasi lebih lanjut.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada wartawan, Purbaya mengaku belum mengetahui detail lengkap mengenai motor listrik yang beredar di media sosial. Ia menambahkan bahwa pada tahun sebelumnya, usulan pengadaan motor dan perangkat komputer untuk mendukung MBG pernah diajukan, namun ditolak karena dianggap tidak esensial. “Tahun lalu sempat kita tolak karena tidak prioritas, namun kini saya belum tahu, akan saya cek kembali,” ujar Purbaya.
Pembahasan anggaran MBG menjadi sorotan utama. Purbaya menjelaskan bahwa alokasi dana utama program seharusnya difokuskan pada penyediaan makanan bergizi, bukan pada aset pendukung seperti kendaraan. Ia menekankan bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam program sudah memiliki margin keuntungan yang cukup untuk menutupi kebutuhan operasional mereka secara mandiri.
Berikut rangkuman poin penting yang disampaikan oleh Menteri Keuangan:
- Anggaran total MBG mencapai Rp 335 triliun.
- Potensi penerimaan pajak dari program diproyeksikan antara 3% hingga 5% dari total anggaran, yakni sekitar Rp 10,05 triliun hingga Rp 16,75 triliun.
- Fokus utama harus tetap pada penyediaan makanan, sementara pengadaan aset tambahan harus melalui prosedur yang ketat.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi mengenai motor listrik yang menjadi sorotan. Dadan menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik memang masuk dalam rencana anggaran 2025 dan ditujukan khusus untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, motor-motor tersebut belum didistribusikan karena masih dalam proses pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Data realisasi pengadaan motor listrik yang disampaikan Dadan adalah sebagai berikut:
| Item | Jumlah Dipesan | Jumlah Realisasi |
|---|---|---|
| Motor listrik untuk SPPG | 25.000 unit | 21.801 unit |
Dadan menolak klaim bahwa sebanyak 70.000 unit motor listrik telah dipesan untuk wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa angka tersebut tidak akurat dan bahwa semua unit yang ada masih harus melewati proses administrasi sebelum dapat digunakan.
Reaksi publik yang muncul setelah video viral menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran publik. Pemerintah menegaskan bahwa semua pengadaan harus melalui mekanisme yang jelas, termasuk pencatatan sebagai BMN dan audit internal. Purbaya menambahkan bahwa ia akan melakukan pengecekan menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana.
Secara keseluruhan, situasi ini menyoroti tantangan dalam mengelola program berskala nasional seperti MBG, di mana kebutuhan logistik harus seimbang dengan prioritas utama penyediaan gizi. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Langkah selanjutnya, menurut Purbaya, adalah melakukan audit internal terhadap semua pengadaan terkait MBG serta memastikan bahwa proses administrasi BMN selesai sebelum kendaraan atau peralatan lain dapat diserahkan kepada pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran tetap terjaga.