Liput – 07 April 2026 | JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menindaklanjuti arahan tegas Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan bahwa program prioritas nasional ini harus tidak hanya menjangkau luas, tetapi juga memenuhi standar operasional yang ketat demi manfaat optimal bagi masyarakat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada dalam status penghentian sementara (suspend). Dari total 1.030 SPPG yang terdaftar, sebanyak 760 SPPG masih berada dalam proses perbaikan dan evaluasi teknis.
| Total SPPG | Dalam Perbaikan/Evaluasi |
|---|---|
| 1.030 | 760 |
“Bapak Presiden menekankan seluruh SPPG yang belum memenuhi standar harus dihentikan sementara operasionalnya hingga dilakukan perbaikan menyeluruh,” ujar Dadan dalam keterangannya pada Selasa, 6 April 2024. Menurutnya, penangguhan ini penting untuk memastikan layanan MBG tetap terjaga kualitasnya, terutama dalam konteks gizi anak dan kelompok rentan lainnya.
Beberapa faktor utama yang menjadi alasan penghentian sementara meliputi belum terpenuhinya Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta ketidaksesuaian porsi makanan dengan standar gizi yang telah ditetapkan. Selain itu, BGN menemukan sejumlah aspek teknis lain yang masih memerlukan perbaikan, seperti kebersihan dapur, prosedur penyimpanan bahan pangan, dan pelatihan tenaga kerja.
Penekanan khusus juga diberikan pada evaluasi penyajian menu selama bulan Ramadan yang lalu. Menurut pihak BGN, menu yang disajikan terkesan terlalu minimalis sehingga menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. “Kami akan meninjau kembali komposisi menu Ramadan agar tetap memenuhi kebutuhan energi dan mikronutrien, sekaligus menghormati tradisi berbuka puasa,” jelas Dadan.
Dalam upaya mempercepat proses perbaikan, BGN telah menyiapkan pedoman operasional baru yang mencakup standar kebersihan, prosedur audit internal, serta mekanisme pelaporan real‑time. Pedoman ini akan disosialisasikan ke seluruh koordinator SPPG melalui serangkaian pelatihan daring dan tatap muka selama tiga bulan ke depan.
Selain standar teknis, BGN juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal. “Masyarakat harus menjadi bagian aktif dalam pengawasan mutu layanan MBG. Kami akan membentuk tim relawan di tiap daerah yang berfungsi sebagai mata dan telinga dalam memastikan standar tetap terpenuhi,” ujar Dadan.
Langkah-langkah konkret yang direncanakan meliputi:
- Pengecekan rutin SLHS dan instalasi IPAL pada setiap SPPG.
- Revisi menu MBG dengan melibatkan ahli gizi untuk menyesuaikan porsi sesuai kebutuhan kelompok usia.
- Pelatihan intensif bagi staf dapur tentang higienitas, sanitasi, dan manajemen limbah.
- Penerapan sistem monitoring digital berbasis aplikasi untuk melaporkan temuan lapangan secara real‑time.
- Pembentukan forum konsultasi publik yang melibatkan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten menekankan pentingnya program gizi dalam agenda pembangunan nasional, berharap bahwa melalui pengetatan standar ini, MBG dapat menjadi contoh program sosial yang berkelanjutan dan berdaya saing internasional. “Kita tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga memastikan kualitasnya sehingga generasi mendatang tumbuh sehat dan cerdas,” pungkasnya dalam sebuah pidato di Istana Kepresidenan pada awal pekan ini.
Dengan langkah tegas ini, diharapkan ratusan SPPG yang saat ini dalam status suspend dapat kembali beroperasi sesuai standar dalam waktu singkat. BGN menargetkan bahwa pada akhir tahun 2024, minimal 90 persen SPPG akan memenuhi seluruh persyaratan teknis dan operasional, sehingga program MBG dapat terus menjadi tulang punggung upaya penanggulangan gizi buruk di Indonesia.
Upaya pengetatan standar ini tidak hanya menjadi respons terhadap arahan Presiden, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen jangka panjang BGN untuk meningkatkan kualitas layanan gizi di seluruh pelosok negeri. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan program MBG dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.