Liput – 12 April 2026 | Negosiasi intensif antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad pada 11-12 April 2026 berakhir tanpa kesepakatan. Meski gencatan senjata dua pekan telah diumumkan sebelumnya, kedua belah pihak tetap menuntut syarat-syarat yang dianggap tidak dapat dikompromikan, sehingga prospek perdamaian kembali dipertanyakan.
Delegasi AS, dipimpin Wakil Presiden JD Vance, menegaskan bahwa Washington menahan “garis merah” utama, yaitu pencegahan pengembangan senjata nuklir oleh Tehran. Vance menyatakan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan justru lebih merugikan Iran, karena tidak ada jaminan bahwa program nuklirnya akan dibatasi atau dihentikan. Pihak AS menuntut komitmen tegas dari Iran untuk tidak melanjutkan penelitian, produksi, atau akuisisi teknologi yang dapat mempercepat pembuatan senjata nuklir dalam jangka pendek.
Di sisi lain, pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran menolak tuntutan tersebut sebagai “berlebihan” dan “tidak realistis”. Juru bicara menuturkan bahwa meskipun ada titik temu pada beberapa isu, perbedaan tajam tetap muncul, khususnya mengenai kontrol atas Selat Hormuz dan kepastian tidak adanya program senjata nuklir. Iran menambahkan bahwa syarat-syarat AS menghalangi tercapainya gencatan senjata yang berkelanjutan, dan menuntut adanya mekanisme verifikasi yang tidak memberatkan pihak Tehran.
Gencatan senjata dua pekan yang diumumkan pada awal April bertujuan membuka ruang dialog langsung, namun hal itu juga memicu kemarahan kelompok garis keras di dalam Iran. Mereka menilai bahwa penawaran kompromi dari Amerika Serikat mengancam kedaulatan nasional dan memperlemah posisi Iran di panggung internasional. Pemerintah Iran bahkan mulai memberlakukan tarif tol bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, langkah yang dipandang sebagai upaya mengendalikan jalur perdagangan penting sekaligus menambah tekanan ekonomi pada pihak yang menentang kebijakan Washington.
Pengamat keamanan menilai bahwa kegagalan negosiasi tidak serta merta memicu kembali konflik berskala penuh, namun meningkatkan ketidakpastian di pasar energi global. Harga minyak mentah telah menunjukkan volatilitas sejak berita gencatan senjata, mengingat Selat Hormuz menyumbang lebih dari 20% volume pengiriman minyak dunia. Jika ketegangan berlanjut, risiko gangguan pasokan dapat memperburuk inflasi energi di banyak negara.
Para pejabat Gedung Putih menegaskan bahwa keputusan akhir akan berada di tangan Presiden Donald Trump, yang diharapkan mengumumkan langkah selanjutnya dalam beberapa hari ke depan. Pilihan yang tersedia meliputi: melanjutkan negosiasi panjang mengenai program nuklir Iran dengan mengajukan paket insentif ekonomi; atau kembali ke opsi militer, mengingat Amerika Serikat masih memiliki keunggulan teknologi dan kemampuan penargetan lebih dari 13.000 sasaran strategis di wilayah tersebut.
Sementara itu, pihak China dan Pakistan mengusulkan inisiatif mediasi tambahan, berharap dapat menjaga stabilitas wilayah dan menghindari eskalasi yang dapat mengganggu perdagangan internasional. Kedua negara menekankan pentingnya dialog multilateral yang melibatkan organisasi regional seperti Liga Arab dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Di tengah kebuntuan, komunitas internasional menyoroti pentingnya verifikasi independen. Beberapa negara menawarkan peran Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai penengah, dengan harapan dapat memastikan transparansi dalam setiap kesepakatan yang dicapai. Namun, Iran mengklaim bahwa IAEA harus menghormati kedaulatan nasional dan tidak boleh dijadikan alat politik oleh pihak luar.
Kesimpulannya, meskipun gencatan senjata dua pekan memberikan harapan sesaat, perbedaan fundamental terkait program nuklir dan kontrol Selat Hormuz tetap menjadi penghalang utama. Tanpa adanya kompromi yang dapat diterima kedua belah pihak, risiko kembali terjadinya bentrokan militer tetap tinggi, dan dunia harus bersiap menghadapi fluktuasi ekonomi yang signifikan.