Liput – 12 April 2026 | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan pernyataan resmi pada Sabtu (11/4/2026) melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, menyampaikan permohonan maaf atas dugaan kesan menyinggung Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dalam upaya pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Pernyataan itu muncul setelah Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menantang Dedi secara terbuka dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Bupati Sintang pada 9 April 2026.
Krisantus mengkritik video viral yang beredar di media sosial, khususnya TikTok, yang membandingkan kondisi jalan rusak di Kalbar dengan jalan di Jawa Barat. Dalam video tersebut, sejumlah warga Kalbar menuding bahwa pemerintah Jawa Barat terlalu fokus pada pembangunan lokal tanpa memperhatikan tantangan di provinsi lain. Krisantus menanggapi dengan mengeluarkan tantangan khas: “Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun. Kalau dia bisa, saya cium lututnya.”
Menanggapi tantangan tersebut, Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan tantangan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk membandingkan pembangunan antara Jawa Barat dan Kalbar. “Saya tidak pernah bermaksud memperbandingkan pembangunan di Jawa Barat dengan daerah lain. Setiap provinsi memiliki tantangan masing‑masing, terutama dari segi luas wilayah dan kapasitas fiskal,” tulisnya.
Dedi juga mengakui perbedaan mendasar antara kedua provinsi. Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp31 triliun, sementara Kalbar memiliki wilayah hampir empat kali lipat, sekitar 171 ribu kilometer persegi, namun dengan APBD hanya Rp6 triliun. Perbedaan ini, menurutnya, membuat perbandingan langsung menjadi tidak relevan.
Dalam unggahan yang sama, Dedi menambahkan bahwa ia memahami beban pembangunan di Kalbar yang lebih kompleks. “Saya memahami betapa beratnya daerah dengan wilayah seluas Kalbar dan keterbatasan fiskal yang dimiliki. Oleh karena itu, saya mohon maaf bila upaya kami di Jawa Barat menyinggung perasaan pihak lain,” ujar gubernur tersebut.
Pernyataan Dedi juga menekankan pentingnya kolaborasi antar‑provinsi dalam meningkatkan pelayanan publik. Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk tidak memperdebatkan perbandingan, melainkan fokus pada upaya bersama meningkatkan infrastruktur, terutama jalan yang menjadi fokus utama kritik.
Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan, pada saat itu menegaskan bahwa tantangan pembangunan di Kalbar tidak dapat disamakan dengan Jawa Barat karena perbedaan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan alokasi anggaran. Ia menekankan bahwa APBD Rp6 triliun belum cukup untuk mengatasi semua kebutuhan infrastruktur di provinsi seluas itu, sehingga perbandingan yang dilakukan oleh pihak lain dianggap tidak adil.
Sejumlah pengamat politik menilai perdebatan ini mencerminkan dinamika hubungan antar‑provinsi dalam konteks desentralisasi fiskal. Mereka menilai bahwa pernyataan Dedi yang mengakui perbedaan fiskal sekaligus meminta maaf merupakan langkah diplomatis untuk meredam potensi ketegangan politik.
Media sosial menanggapi pernyataan tersebut dengan beragam reaksi. Sebagian netizen memuji sikap Dedi yang responsif dan mengedepankan rasa hormat, sementara yang lain menilai permohonan maafnya masih kurang konkret dalam menawarkan solusi konkret untuk perbaikan jalan di Kalbar.
Secara keseluruhan, episode ini menyoroti tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang melibatkan provinsi dengan karakteristik geografis dan fiskal yang sangat berbeda. Dedi Mulyadi menutup pernyataannya dengan harapan bahwa semua pihak dapat bekerja sama, meningkatkan transparansi penggunaan APBD, dan mengoptimalkan potensi daerah masing‑masing demi kesejahteraan rakyat.