Liput – 14 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Di tengah spekulasi politik yang memanas mengenai kemungkinan pemakzulan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kondisi ekonomi negara tetap kokoh dan jauh berbeda dengan krisis moneter tahun 1998. Penilaian ini didasarkan pada serangkaian indikator makro yang menunjukkan pertumbuhan, stabilitas fiskal, serta ketahanan pangan dan energi yang semakin kuat.
Airlangga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,11 % secara tahunan, menempati posisi kedua tertinggi di antara negara‑negara G20 setelah India. Proyeksi untuk 2026 diperkirakan dapat melampaui 5,3 %, dengan perkiraan pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,5 %. Angka‑angka tersebut berada di atas perkiraan pertumbuhan global yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, yaitu antara 2,6 % hingga 3,3 %.
Stabilitas fiskal juga menjadi poin penting. Defisit anggaran pada akhir 2025 berada di bawah batas 3 % dari PDB, tepatnya 2,92 %. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan defisit India (4 %), Prancis (4,4 %), dan Amerika Serikat (6,3 %). Defisit anggaran yang terkendali didukung oleh peningkatan penerimaan pajak yang mencapai Rp 462,7 triliun pada Maret 2026, mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 14,3 %. Sementara itu, rasio utang pemerintah tetap berada pada level 40,46 % terhadap PDB, dengan sebagian besar pinjaman berasal dari dalam negeri, sehingga mengurangi eksposur terhadap guncangan eksternal.
Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar utama yang menegaskan perbedaan dengan tahun 1998. Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras sejak 2025, dengan produksi mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton per 8 April 2026 – rekor tertinggi dalam sejarah. Keberhasilan ini memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi konsumen dari fluktuasi pasar internasional.
Dari sisi energi, kebijakan B50, pengembangan energi surya, dan peningkatan kapasitas kilang minyak menjadi strategi utama untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan pada impor energi dan menjaga keseimbangan neraca perdagangan.
Indikator kesejahteraan sosial juga menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 %, berada di bawah batas 10 %, sementara rasio Gini menurun menjadi 0,363, menandakan penurunan kesenjangan pendapatan. Tingkat pengangguran berhasil ditekan ke 4,7 %, mencerminkan pasar kerja yang tetap absorptif.
Analisis risiko eksternal menegaskan posisi Indonesia yang relatif aman dari potensi resesi. Laporan Bloomberg mencatat peluang resesi Indonesia hanya sebesar 5 %, jauh lebih rendah dibandingkan Brasil (15 %), China (15 %), Jepang (30 %), dan Amerika Serikat (30 %). Cadangan devisa yang masih berada di sekitar US$148,2 miliar – setara dengan enam bulan impor – menjadi penyangga tambahan dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
Dengan latar belakang politik yang semakin dinamis, termasuk wacana pemakzulan yang beredar di kalangan oposisi, pemerintah menegaskan bahwa agenda reformasi ekonomi dan kebijakan sosial tetap menjadi prioritas utama. Airlangga menambahkan bahwa APBN berfungsi sebagai peredam guncangan bagi masyarakat, dengan program bantuan sosial yang terus diperluas untuk mengurangi dampak ekonomi pada kelompok rentan.
Kesimpulannya, meski situasi politik dalam negeri menimbulkan ketidakpastian, data ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan krisis 1998. Pertumbuhan yang solid, defisit fiskal yang terkendali, serta ketahanan pangan dan energi menjadi fondasi utama yang memungkinkan negara untuk menghadapi tantangan global tanpa menimbulkan tekanan signifikan pada stabilitas domestik.