Liput – 05 April 2026 | Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, pada Sabtu (4/4) menegaskan bahwa serangan militer Israel terhadap pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon harus menjadi titik balik bagi komunitas internasional. Ia menuduh Israel menjadi beban bagi dunia, menyerukan isolasi diplomatik serta penuntutan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah tiga prajurit TNI gugur dan lima lainnya terluka dalam operasi penjaga perdamaian UNIFIL.
Menurut pernyataan resmi Said Abdullah, tragedi yang menimpa delapan anggota TNI—tiga tewas dan lima luka-luka—adalah bukti nyata bahwa Israel beroperasi di atas hukum internasional. Ia mencatat bahwa sejak Oktober 2024, tentara Israel telah melancarkan 25 serangan terhadap properti dan personel PBB di wilayah Lebanon. “Jika PBB tidak dapat menahan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel, maka keberadaan organisasi tersebut dipertanyakan,” ujar Said dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa tindakan berulang Israel di Lebanon dan Gaza merupakan pelanggaran tegas terhadap Piagam PBB serta termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, Said menyerukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB serta negara‑negara berdaulat untuk melaporkan Israel ke ICC. “Kami siap menuntut pertanggungjawaban Israel melalui mekanisme peradilan internasional,” tegasnya.
Said juga menuntut pengakuan resmi Israel atas serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI, permintaan maaf di forum PBB, serta komitmen untuk menanggung konsekuensi hukum. Selanjutnya, ia mengajak negara‑negara sahabat untuk memutuskan hubungan diplomatik dan kerja sama dengan Israel, termasuk penarikan duta besar serta penghentian penjualan senjata. “Beberapa negara Eropa sudah melakukan langkah tersebut, seperti Spanyol yang menarik duta besarnya, serta Prancis dan Denmark yang menolak penjualan senjata,” katanya, sambil mengapresiasi tindakan mereka.
Berita tentang korban TNI ini muncul bersamaan dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dengan dukungan 142 anggota. Said menekankan bahwa keputusan tersebut menuntut Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB untuk segera melaksanakan solusi dua negara, sekaligus menambah tekanan pada Israel.
Detail kejadian di Lebanon mencatat bahwa Kopral Dua Farizal Rhomadhon tewas akibat tembakan artileri di sekitar pos UNIFIL di dekat Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2025. Keesokan harinya, dua prajurit lainnya, Mayor Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Kepala Muhammad Nur Ichwan, gugur dalam serangan terhadap konvoi yang mereka jaga. Lima prajurit yang terluka meliputi Letnan Satu Infanteri Sulthan Wirdean Maulana, Prajurit Kepala Deni Rianto, Rico Pramudia, Bayu Prakoso, dan Arif Kurniawan.
Jenazah ketiga prajurit tersebut akan dipulangkan dari Turki dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno‑Hatta pada sore hari ini. Pemerintah menyiapkan upacara pemakaman yang akan dihadiri pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertahanan, sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan bangsa.
Seruan PDIP ini menambah dinamika politik internasional yang sedang memanas. Beberapa negara Barat, meskipun mengutuk kekerasan, masih mempertahankan hubungan dagang dan militer dengan Israel. Di sisi lain, tekanan diplomatik yang meningkat dapat mempercepat proses pengesahan sanksi ekonomi atau pembatasan teknologi militer terhadap Israel.
Dalam konteks domestik, langkah PDIP memperkuat posisi partai sebagai pelopor kebijakan luar negeri yang pro‑kemanusiaan. Pengamat politik menilai bahwa sikap tegas ini dapat memperkuat basis pemilih yang kritis terhadap kebijakan luar negeri tradisional dan menambah bobot politik Said Abdullah menjelang pemilihan legislatif berikutnya.
Dengan latar belakang tragedi TNI di Lebanon, seruan isolasi Israel, dan upaya membawa kasus ini ke ICC, Indonesia menegaskan kembali komitmen terhadap keadilan internasional serta perlindungan terhadap pasukan perdamaian yang dikirim ke zona konflik. Meski tantangan diplomatik masih besar, tekanan yang digerakkan oleh PDIP dan dukungan negara‑negara lain dapat menjadi katalisator perubahan kebijakan global terhadap Israel.