Liput – 08 April 2026 | Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada bulan April 2026. Program ini dirancang untuk meringankan beban wajib pajak yang terlambat membayar pajak tahunan serta memberikan insentif bagi pemilik kendaraan baru. Di samping itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan hanya dengan menunjukkan STNK, tanpa harus menyertakan KTP pemilik pertama.
Berbagai provinsi telah menyiapkan jadwal khusus untuk melaksanakan pemutihan selama bulan April. Berikut adalah daftar provinsi yang menggelar program tersebut beserta tanggal pelaksanaannya:
| Provinsi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|---|---|
| Jawa Barat | 1 April 2026 | 30 April 2026 |
| Jawa Tengah | 3 April 2026 | 29 April 2026 |
| Jawa Timur | 5 April 2026 | 30 April 2026 |
| Banten | 7 April 2026 | 28 April 2026 |
| DKI Jakarta | 10 April 2026 | 30 April 2026 |
| Sumatera Utara | 12 April 2026 | 30 April 2026 |
Program pemutihan memberikan beberapa manfaat utama bagi pemilik kendaraan, antara lain:
- Penghapusan denda keterlambatan pajak tahunan.
- Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan yang baru diubah kepemilikannya.
- Pengurangan tarif administrasi untuk proses perpanjangan STNK.
- Pemberian potongan biaya layanan di kantor Samsat yang berpartisipasi.
Untuk memanfaatkan program ini, wajib pajak harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Berikut langkah‑langkah pemutihan pajak kendaraan bermotor:
- Mengunjungi kantor Samsat atau unit layanan daring yang terdaftar pada jadwal provinsi masing‑masing.
- Menyiapkan dokumen utama: STNK asli, fotokopi KTP (kecuali di Jawa Barat yang sudah tidak wajib), dan bukti kepemilikan kendaraan (BPKB atau surat jual‑beli).
- Mengisi formulir permohonan pemutihan yang tersedia di loket atau portal online.
- Mengajukan pembayaran sesuai tarif yang telah ditetapkan, termasuk biaya administrasi yang sudah dipotong.
- Menerima tanda terima pembayaran dan menunggu proses verifikasi data oleh petugas.
- Setelah verifikasi selesai, pemilik kendaraan akan mendapatkan STNK baru yang sudah bebas denda dan BBNKB.
Kebijakan terbaru di Jawa Barat menjadi sorotan khusus. Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa sejak 1 April 2026, warga Jawa Barat dapat membayar pajak kendaraan hanya dengan memperlihatkan STNK, tanpa harus menampilkan KTP pemilik pertama. Kebijakan ini bertujuan mengurangi hambatan administratif dan mengurangi potensi praktik pungutan liar di loket Samsat.
Penyesuaian aturan ini juga diiringi dengan penghapusan persyaratan KTP dalam proses mutasi kepemilikan kendaraan. Sehingga, ketika seseorang membeli kendaraan bekas, proses mutasi dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan dokumen kendaraan saja, asalkan data pemilik tercatat secara elektronik di sistem kependudukan.
Berbagai respons positif telah muncul dari kalangan pengusaha transportasi, penyewa kendaraan, dan masyarakat umum. Mereka menilai kebijakan ini akan mempercepat pergerakan kendaraan di jalan, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Di sisi lain, aparat kepolisian dan pihak Samsat menegaskan bahwa tetap ada mekanisme verifikasi identitas melalui basis data kependudukan, meski tidak memerlukan KTP fisik pada saat pembayaran.
Secara keseluruhan, kombinasi antara program pemutihan pajak yang melibatkan lebih dari enam provinsi dan kebijakan inovatif di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, sekaligus memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan. Pemerintah pusat menilai bahwa inisiatif ini selaras dengan agenda digitalisasi layanan publik dan upaya memerangi praktik pungli di sektor transportasi.
Dengan jadwal yang telah ditetapkan dan prosedur yang relatif sederhana, warga diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini sebelum akhir bulan April 2026. Bagi yang belum memperpanjang atau belum melakukan mutasi, langkah cepat ini bukan hanya menghindarkan dari denda, tetapi juga memastikan dokumen kendaraan tetap sah secara hukum.