Liput – 22 April 2026 | Pemerintah terus menegaskan komitmen untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, baik dalam sektor energi maupun perumahan. Kenaikan harga LPG non‑subsidi di beberapa daerah, termasuk Jawa Timur dan Yogyakarta, memicu penyesuaian kebijakan agar konsumen tetap dapat mengakses energi dengan beban biaya yang wajar.
Di Provinsi Jawa Timur, pemprov menegaskan bahwa stok LPG tetap aman dan terkendali meski harga non‑subsidi mengalami kenaikan. Hal ini diupayakan dengan meningkatkan pengawasan distribusi dan menjaga cadangan persediaan agar tidak terjadi kelangkaan. Sementara itu, di Yogyakarta, penjual di pangkalan melaporkan kenaikan harga LPG 12 kg dari Rp197 ribu menjadi sekitar Rp230 ribu per tabung. Kenaikan serupa juga terjadi pada kemasan 5,5 kg, yang naik menjadi Rp110 ribu. Penjual mengaku omzet menurun signifikan, dan terdapat kekhawatiran konsumen akan beralih ke LPG 3 kg bersubsidi yang masih dijual seharga Rp18 ribu.
Untuk mengatasi potensi pergeseran konsumsi, Dinas Perdagangan DIY menegaskan bahwa subsidi LPG 3 kg tetap terjaga dan pengawasan ketat diterapkan agar bantuan tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan pasar energi, menghindari penimbunan, serta memastikan bahwa subsidi tidak disalahgunakan.
Di sektor perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperluas cakupan program rumah subsidi. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program kini tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tidak memiliki slip gaji atau pendapatan tidak tetap. Pendekatan segmentasi menjadi kunci agar bantuan perumahan dapat mencapai kelompok paling membutuhkan.
Dalam rapat koordinasi yang diadakan di Wisma Mandiri, Jakarta, para pemangku kepentingan membahas tantangan seperti perizinan, pengelolaan Lahan Baku Sawah, serta kenaikan harga material bangunan. Pemerintah menargetkan penyediaan 350.000 unit rumah subsidi dalam satu tahun, naik signifikan dari target sebelumnya. Kolaborasi antara pemerintah, bank pembiayaan seperti BTN, dan pengembang perumahan diharapkan mempercepat realisasi target meski terdapat hambatan di lapangan.
Kebijakan ini mencerminkan prinsip subsidi tepat, yakni menyalurkan bantuan kepada yang paling membutuhkan tanpa menambah beban fiskal berlebih. Dengan menyesuaikan harga LPG dan BBM secara dinamis serta memperluas program perumahan, pemerintah berupaya mengoptimalkan alokasi sumber daya. Upaya ini juga diharapkan dapat menstabilkan pasar energi, mencegah panic buying, dan mengurangi potensi migrasi konsumen ke produk bersubsidi yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan pasokan.
Secara keseluruhan, sinergi antara kebijakan energi dan perumahan menunjukkan langkah strategis pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menstabilkan perekonomian nasional.