Liput – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Pemerintah dan institusi keuangan Indonesia tengah mengimplementasikan serangkaian kebijakan penting yang menandai transformasi digital serta penguatan posisi ekonomi di kancah internasional. Pada tanggal 4 Mei 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) akan menghentikan layanan Internet Banking secara penuh, sementara Bank Indonesia (BI) melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 90,05 triliun untuk menstabilkan pasar obligasi. Di samping itu, Kementerian Luar Negeri aktif menggalang dukungan negara‑negara anggota Organisasi Negara‑Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS) dalam upaya pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa‑Bangsa (DK PBB) periode 2029‑2030.
Penutupan layanan Internet Banking BNI merupakan bagian dari strategi transformasi digital yang diumumkan melalui email “wondr Insight 2024”. Proses penutupan akan dimulai secara bertahap pada 21 April 2026, dengan pembatasan akses bagi sebagian nasabah sebelum layanan dihentikan total pada 4 Mei 2026. Nasabah ritel diimbau mengunduh aplikasi wondr by BNI, sementara nasabah korporasi diarahkan ke BNIdirect Bisnis. Okki Rushartomo, Corporate Secretary BNI, menegaskan bahwa migrasi data dan keamanan transaksi akan diprioritaskan, serta seluruh histori transaksi tetap terjaga sesuai standar keamanan perbankan.
Transisi ini tidak hanya mempercepat adopsi layanan mobile banking yang lebih praktis, tetapi juga memungkinkan BNI mengkonsolidasikan sistem back‑end sehingga dapat menawarkan fitur yang lebih lengkap, cepat, dan aman. Menurut pernyataan resmi BNI, layanan mobile banking menyediakan akses 24 jam melalui smartphone, dilengkapi dengan otentikasi biometrik, serta integrasi dengan ekosistem fintech domestik.
Sementara BNI beralih ke platform digital, Bank Indonesia menggelar langkah stabilisasi pasar keuangan dengan membeli SBN senilai Rp 90,05 triliun pada bulan April 2026. Pembelian ini dilakukan di pasar sekunder dan bertujuan mengurangi volatilitas yang dipicu oleh ketegangan geopolitik global serta kenaikan suku bunga internasional. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa intervensi ini merupakan upaya menjaga likuiditas pasar obligasi, menurunkan biaya pinjaman pemerintah, dan memperkuat kepercayaan investor asing terhadap obligasi Indonesia.
Data singkat mengenai pembelian SBN:
- Nilai total pembelian: Rp 90,05 triliun
- Jenis SBN: Obligasi Negara (Ritel dan Institusi)
- Tujuan: Stabilitas pasar obligasi, dukungan likuiditas, penurunan spread suku bunga
Langkah-langkah tersebut sejalan dengan agenda diplomatik Indonesia yang tengah berupaya memperkuat posisi strategis di panggung internasional. Pada konferensi pers di Kementerian Luar Negeri tanggal 8 April 2026, Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa delegasi Indonesia, dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, telah mengadakan pertemuan bilateral dengan pemimpin negara‑negara OACPS, termasuk Sudan, Gabon, Botswana, Seychelles, Sao Tomé dan Principe, serta Guinea Khatulistiwa. Tujuan utama pertemuan tersebut adalah menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029‑2030.
Arrmanatha Nasir menekankan pentingnya kolaborasi dalam isu kedaulatan digital, ketahanan teknologi, ekonomi biru, dan perubahan iklim. Dukungan dari negara‑negara OACPS diharapkan meningkatkan peluang Indonesia memperoleh suara di DK PBB, memperkuat diplomasi multilateral, serta membuka peluang investasi dan kerja sama di sektor keuangan dan teknologi.
Ketiga inisiatif ini—digitalisasi layanan perbankan BNI, pembelian SBN oleh Bank Indonesia, serta upaya diplomasi multilateral—menunjukkan sinergi antara kebijakan domestik dan strategi luar negeri. Transformasi digital di sektor perbankan diharapkan meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat adopsi layanan keuangan berbasis teknologi. Sementara itu, stabilisasi pasar obligasi melalui pembelian SBN memperkuat fondasi fiskal, memberikan ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan program infrastruktur dan reformasi ekonomi tanpa tekanan pasar yang berlebihan.
Secara keseluruhan, langkah-langkah ini mencerminkan tekad Indonesia untuk menjadi ekonomi yang lebih resilient, inovatif, dan berpengaruh di arena global. Penguatan institusi keuangan domestik, didukung oleh kebijakan fiskal yang proaktif dan diplomasi aktif, diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi regional dan global.