Liput – 05 April 2026 | Puluhan siswa dari empat sekolah di Jakarta Timur dirawat di rumah sakit setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa spageti yang diduga tidak segar. Insiden yang terjadi pada Kamis, 2 April 2026, menimbulkan kekhawatiran luas terhadap keamanan pangan dalam program sosial pemerintah.
Sejumlah 72 siswa, terdiri dari SMA 91 serta tiga SDN di Pondok Kelapa (01, 07, dan 09), melaporkan gejala mual, muntah, diare, demam, dan rasa panas tak beraturan beberapa menit hingga satu jam setelah makan. Karena kondisi tersebut, mereka dilarikan ke tiga rumah sakit rujukan: Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, RSKD Pondok Kopi, dan Rumah Sakit Harum.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turun langsung ke RSKD Duren Sawit pada Sabtu, 4 April 2026, untuk memantau penanganan medis. Dalam pernyataannya, Gubernur menegaskan bahwa penyebab pasti masih menunggu hasil laboratorium, meski dugaan awal mengarah pada spageti yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pondok Kelapa 2.
Berikut rangkuman data awal kasus:
- Jumlah siswa terdampak: 72 orang
- Sekolah terlibat: SMA 91, SDN Pondok Kelapa 01, 07, 09
- Gejala utama: mual, muntah, diare, demam, rasa panas
- Rumah sakit rujukan: RSKD Duren Sawit, RSKD Pondok Kopi, Rumah Sakit Harum
Badang Gizi Nasional (BGN) melalui Wakil Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan kesiapan untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap dapur SPPG Pondok Kelapa. “Kami akan memeriksa seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku hingga proses penyajian,” ujarnya. BGN juga mengeluarkan permohonan maaf publik dan menegaskan bahwa biaya pengobatan akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan; bagi yang tidak terdaftar, BGN berjanji menanggung biaya tersebut.
Langkah selanjutnya melibatkan penutupan sementara dapur SPPG Pondok Kelapa 2. Keputusan ini diambil demi mencegah potensi kontaminasi lebih lanjut sambil menunggu hasil audit laboratorium. BGN menambahkan bahwa keputusan akhir akan diambil setelah semua temuan terkonfirmasi.
Di tingkat legislatif, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai insiden ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap program MBG. “Pengawasan yang ketat dan transparan harus menjadi prioritas, terutama bila melibatkan anak-anak sekolah,” ujarnya kepada Liputan6.com pada 5 April 2026. Ia menuntut dilakukannya penelusuran komprehensif serta perbaikan standar kontrol kualitas pada setiap tahapan penyediaan makanan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengeluarkan pernyataan yang menekankan pentingnya sistem kontrol kualitas berlapis, mengingat program MBG ditujukan untuk menanggulangi gizi buruk pada pelajar. Para orang tua, yang sempat panik, kini diberikan kepastian bahwa tidak ada biaya tambahan yang harus mereka tanggung.
Sampai dengan hari ini, sekitar 50 siswa masih menjalani perawatan intensif, sementara sisanya telah dipulangkan setelah perawatan awal. Gubernur Pramono menilai kondisi para korban sudah stabil dan berharap proses pemulihan selesai dalam satu hingga dua hari ke depan.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektor antara dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta lembaga gizi nasional untuk memastikan keamanan pangan dalam program bersubsidi. Pemerintah berjanji akan memperkuat regulasi dan mekanisme audit agar kejadian serupa tidak terulang.
Dengan penutupan dapur, investigasi laboratorium, serta komitmen penanggung biaya, diharapkan para siswa dapat pulih sepenuhnya dan kepercayaan publik terhadap program MBG dapat dipulihkan.