Liput – 18 April 2026 | Kasubag Satpol PP Bogor, Idja Djajuli, kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa ia meminta bawahan menandatangani Surat Keputusan (SK) yang kemudian digadaikan untuk menutupi utang pribadi. Kasus ini memicu kecurigaan luas setelah Idja dilaporkan menghilang selama lebih dari tiga puluh hari, meninggalkan sejumlah pegawai yang tidak mendapatkan gaji dan mengakibatkan kesulitan ekonomi yang signifikan.
Menurut saksi kerja di Seksi Pengawasan, Idja menuntut beberapa anggota timnya untuk menyerahkan SK yang seharusnya menjadi dokumen resmi kepegawaian. SK tersebut kemudian dijual atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan tujuan mengumpulkan dana secara cepat. Proses ini tidak melibatkan otoritas keuangan Satpol PP dan melanggar prosedur internal yang ketat.
Korban utama dari praktik tersebut adalah para petugas lapangan yang mengandalkan gaji bulanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa SK yang sah, mereka tidak dapat mengajukan cuti, tunjangan, atau bahkan mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan institusi. Akibatnya, sejumlah keluarga melaporkan kondisi hidup yang semakin berat, dengan anak-anak yang harus berhenti sekolah dan orang tua yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan.
Ketika tekanan publik meningkat, istri Idja, Nurul Aini, muncul di hadapan media menuntut agar suaminya segera mengembalikan dana yang telah dipinjamkan oleh para pegawai. Nurul menyatakan bahwa ia tidak mengetahui kegiatan suaminya menyiapkan gadai SK dan menolak menjadi pelindung tindakan yang merugikan banyak orang. Ia juga menegaskan keinginannya agar Idida menjelaskan secara terbuka kepada atasan dan menanggung konsekuensi hukum.
Pihak kepolisian setempat telah membuka penyelidikan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan wewenang. Tim investigasi memeriksa jejak transaksi keuangan, termasuk bukti pembayaran kepada pihak ketiga yang menerima SK sebagai jaminan. Selain itu, para saksi diminta untuk memberikan pernyataan resmi mengenai perintah Idja yang memaksa mereka menandatangani dokumen tanpa prosedur yang jelas.
Sementara itu, Satpol PP Bogor mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan komitmen mereka untuk menegakkan integritas dan menindak tegas setiap pelanggaran kode etik. Kepala Satpol PP Bogor, Drs. Budi Santoso, menyatakan bahwa Idja Djajuli telah dikeluarkan dari jabatannya sementara menunggu hasil penyelidikan. Ia juga menambahkan bahwa unit internal audit akan melakukan review menyeluruh terhadap semua SK yang dikeluarkan dalam enam bulan terakhir untuk memastikan tidak ada kasus serupa.
Para pengamat politik menilai kasus ini mencerminkan masalah struktural dalam pengelolaan sumber daya manusia di institusi pemerintah daerah. “Ketika pejabat tingkat menengah memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, hal itu menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” ujar Prof. Rudi Hartono, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat serta transparansi dalam proses administrasi kepegawaian.
Di sisi lain, komunitas masyarakat Bogor menuntut keadilan bagi para korban. Kelompok relawan setempat mengadakan aksi damai di depan kantor Satpol PP pada tanggal 12 April 2026, menuntut agar para pelaku diproses sesuai hukum dan agar pegawai yang dirugikan menerima kompensasi yang layak. Mereka juga menuntut pembentukan mekanisme pelaporan anonim untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Sejauh ini, belum ada laporan resmi mengenai keberadaan Idja Djajuli. Pihak kepolisian masih melacak jejaknya melalui data telepon seluler dan rekam jejak kendaraan. Jika terbukti bersalah, Idja dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang penipuan, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran peraturan kepegawaian yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga lima tahun.
Kasus ini menyoroti betapa pentingnya akuntabilitas dalam pelayanan publik dan memberikan pelajaran berharga bagi institusi lain untuk meningkatkan sistem pengawasan internal. Masyarakat menanti perkembangan selanjutnya, terutama keputusan pengadilan dan langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki kerugian yang dialami para pegawai.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, diharapkan proses hukum dapat berjalan cepat dan adil, serta memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat. Hingga saat ini, kasus gaji terjaga, kepercayaan publik, dan integritas Satpol PP Bogor menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan reputasi institusi.