Liput – 16 April 2026 | Pengadilan Negeri Surakarta (PN Solo) pada Senin (14/04/2026) resmi menolak gugatan citizen lawsuit (CLS) yang menuduh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki ijazah palsu. Dua penggugat, Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto, bersama kuasa hukumnya Muhammad Taufiq, mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memanggil pihak terkait dan mengklarifikasi keabsahan ijazah yang menjadi perdebatan publik sejak awal 2026.
Majelis hakim menilai gugatan tersebut Tidak Bisa Diterima dengan alasan formalitas proses. Keputusan itu diambil meskipun persidangan telah memasuki tahap pemeriksaan saksi dan ahli, menimbulkan kebingungan di kalangan penggugat. “Proses persidangan sudah sampai pada pemeriksaan saksi dan ahli, lalu tiba‑tiba diputuskan tidak bisa diterima. Ini tidak logis,” ujar Muhammad Taufiq dalam konferensi pers di Surakarta.
Menurut Taufiq, gugatan seharusnya ditolak atau diterima pada tahap eksepsi, bukan setelah proses pembuktian. “Jika ditolak pada eksepsi, tidak perlu ada pemeriksaan bukti. Jika diterima, berarti pengadilan mengakui ada dugaan kuat bahwa ijazah Jokowi palsu,” tambahnya.
Kuasa hukum Jokowi, Y.B. Irfan, menanggapi keputusan hakim dengan menekankan bahwa gugatan tersebut secara prosedural cacat. Ia menegaskan bahwa penggugat tidak menyusun gugatan CLS dengan tepat, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang diatur dalam Undang‑Undang No. 30/2014 tentang Citizen Lawsuit. “Kami melihat adanya kekurangan dalam penyusunan pokok perkara, tidak ada bukti kuat yang mengaitkan Jokowi dengan ijazah palsu,” kata Irfan.
Dalam pembelaannya, Irfan juga menegaskan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi keabsahan ijazah Jokowi. Selain itu, kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa dokumen tersebut identik dengan ijazah pembanding yang sah, sehingga tidak ada dasar hukum untuk menuduh pemalsuan.
Jokowi sendiri menanggapi putusan tersebut melalui keterangan resmi di Istana Kepresidenan. Ia menyatakan, “Putusan hakim mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. Saya menghargai proses hukum yang berjalan sesuai prosedur, meski ada pihak yang berusaha memutar‑balik fakta.” Jokowi menegaskan tidak ada niat untuk menghindari proses peradilan dan siap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.
Kasus ini muncul di tengah serangkaian kontroversi terkait integritas data akademik pejabat tinggi Indonesia. Sejak awal tahun 2026, sejumlah media dan organisasi anti‑korupsi, termasuk OCCRP, melaporkan dugaan manipulasi dokumen akademik yang melibatkan beberapa tokoh politik. Namun, hingga kini tidak ada bukti konkret yang menguatkan tuduhan tersebut.
Para pengamat hukum menilai bahwa keputusan PN Surakarta mencerminkan interpretasi yang hati‑hati terhadap ketentuan CLS. Mereka menyoroti bahwa CLS dirancang untuk menegakkan kepentingan umum, namun tidak boleh dijadikan alat politik semata. “Pengadilan harus memastikan bahwa gugatan tidak bersifat frivolous atau bermotif politis,” ujar Prof. Denny Indrayana, pakar tata negara, dalam sebuah wawancara.
Meski keputusan ini bersifat final pada tingkat Pengadilan Negeri, penggugat masih memiliki opsi untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. “Kami akan mengevaluasi langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding,” kata Taufiq, menutup pernyataannya.
Secara keseluruhan, penolakan gugatan CLS atas ijazah Jokowi menegaskan kembali pentingnya prosedur hukum yang tepat dan menegakkan prinsip keadilan tanpa memihak. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi pihak‑pihak yang ingin menggunakan mekanisme CLS, bahwa substansi dan formalitas harus dipenuhi secara bersamaan.