Liput – 13 April 2026 | Ketegangan internal di Partai Kongres Karnataka semakin memuncak menjelang akhir tahun, seiring dengan serangkaian langkah proaktif yang diambil oleh sejumlah anggota parlemen (MLA) untuk menuntut reshuffle kabinet. Tekanan tersebut muncul bersamaan dengan kritik tajam Menteri Perdana Karnataka, Siddaramaiah, terhadap pemerintah sebelumnya yang dikuasai Partai Bharatiya Janata (BJP) atas keterlambatan pembangunan jembatan penting di Narasimharajapura.
Sejumlah pemimpin Kongres di Karnataka, termasuk para wakil rakyat pertama kali terpilih, menegaskan bahwa representasi di dalam kabinet harus mencerminkan keseimbangan geografis dan kepentingan politik. Mereka menilai bahwa alokasi jabatan menteri belum memberikan ruang bagi daerah‑daerah baru yang berhasil mengirimkan MLA‑nya ke dewan legislatif.
Upaya tersebut terwujud dalam perjalanan kolektif sejumlah MLA ke New Delhi. Misi mereka, yang dijuluki sebagai “pertemuan rutin” oleh media, sebenarnya berfokus pada penyampaian tuntutan reshuffle kepada pimpinan pusat Partai Kongres. Dalam pertemuan itu, delegasi menyoroti pentingnya mempercepat proses penataan kembali kabinet demi menanggapi aspirasi konstituen di seluruh Karnataka.
Siddaramaiah, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdana, merespon kritik dan spekulasi mengenai reshuffle dengan menekankan beberapa faktor penunda. Ia menyebut jadwal politik yang padat, termasuk pemilihan legislatif di lima negara bagian serta sesi anggaran yang sedang berjalan, sebagai penyebab utama tertundanya proses tersebut.
Selain itu, Siddaramaiah menyoroti pencapaian pemerintahannya dalam menyelesaikan proyek infrastruktur yang lama terabaikan. Ia memuji pelaksanaan pondasi dan peresmian jembatan di Narasimharajapura, sebuah proyek yang selama masa pemerintahan BJP tidak pernah terealisasi. “Tidak ada langkah yang diambil untuk pembangunan jembatan itu selama pemerintahan BJP,” ujarnya dalam unggahan di platform X, menegaskan bahwa prestasi ini menjadi bukti komitmen pemerintahannya.
Dalam konteks politik internal, Siddaramaiah juga membahas situasi sekretaris politiknya, Naseer Ahmed, yang belum mengundurkan diri meski terdengar desas‑desus. Ia menegaskan bahwa Kongres belum menerima kekalahan dalam pemilihan kepala‑kepala daerah dan tetap optimis memenangkan pemilihan susulan (by‑election) yang sedang berlangsung.
Isu anti‑partai yang melibatkan beberapa anggota Kongres di daerah Davanagere Selatan juga dibahas. Siddaramaiah menolak pandangan bahwa kekalahan dalam pemilihan kepala daerah menjadi faktor utama keberhasilan atau kegagalan partainya. Ia menambahkan bahwa meskipun ada tindakan anti‑partai, Kongres tetap yakin akan kemenangan dalam pemilihan susulan.
Pentingnya penyelesaian masalah administratif di wilayah Malenadu juga diangkat. Pemerintah berjanji akan mengadakan pertemuan segera untuk membahas permasalahan pengeluaran sertifikat hak milik (title deeds) oleh Dinas Kehutanan, yang selama ini menjadi keluhan warga setempat.
Sementara itu, kasus kematian seorang mahasiswi asal Kerala di Chikkamagaluru menambah sorotan pada isu keamanan wisatawan. Siddaramaiah menjanjikan penyelidikan menyeluruh, sambil menolak tudingan bahwa Karnataka tidak aman bagi turis. “Mengatakan Karnataka tidak aman bagi wisatawan jauh dari kebenaran,” tegasnya.
Berbagai tekanan ini menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan reshuffle yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada penempatan menteri baru tetapi juga pada penataan ulang portofolio yang ada. Para pengamat politik menilai bahwa Siddaramaiah harus menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak partai di dalam negeri dan agenda nasional yang sedang berlangsung.
Sejumlah analis menekankan bahwa reshuffle yang berhasil dapat memperkuat posisi Kongres di Karnataka menjelang pemilihan umum berikutnya. Mereka mencatat bahwa penunjukan menteri yang mewakili daerah‑daerah baru dapat meningkatkan basis dukungan partai di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terlayani.
Namun, tidak semua pihak sepakat bahwa reshuffle akan segera terjadi. Beberapa tokoh senior dalam partai menilai bahwa stabilitas pemerintahan harus tetap dijaga, mengingat masa transisi politik yang sensitif. Mereka mengingatkan bahwa perubahan kabinet yang terlalu cepat dapat menimbulkan kebingungan administratif serta mengganggu kelancaran proyek‑proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
Di tengah dinamika tersebut, Kongres Karnataka terus menekankan pentingnya transparansi dalam proses penunjukan menteri. Delegasi yang tiba di Delhi menuntut agar proses tersebut melibatkan konsultasi terbuka dengan para pemangku kepentingan, termasuk anggota parlemen baru yang berharap mendapatkan posisi strategis.
Secara keseluruhan, situasi politik di Karnataka menampilkan gambaran kompleks antara harapan representatif, kebutuhan pembangunan, dan tekanan agenda nasional. Reshuffle kabinet menjadi titik fokus yang menguji kemampuan Siddaramaiah untuk menavigasi kepentingan internal partai sekaligus menjaga momentum pembangunan infrastruktur yang telah menjadi janji kampanye.
Dengan berbagai faktor yang saling berinteraksi, masa depan kabinet Karnataka masih belum pasti. Namun, satu hal yang jelas: tekanan dari dalam partai, tuntutan masyarakat, serta dinamika politik nasional akan terus memaksa pemimpin untuk mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi arah politik negara bagian ini dalam jangka panjang.