Liput – 06 April 2026 | Sabtu, 4 April 2026, suasana Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang berubah menjadi penuh harapan ketika Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, tiba bersama rombongan resmi. Sekitar 200 penyintas bencana banjir dan longsor akhir November 2025 berkumpul beralas tikar, menantikan penjelasan serta solusi konkret dari pemerintah.
Selama pertemuan, Tito Karnavian menyampaikan gambaran transisi pascabencana dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar. Penyintas tak segan mengemukakan keluh kesah mereka. Mijah, salah satu korban, meminta dibangun sumur bor secepatnya karena air bersih kini menjadi barang langka. “Pak, tolong buatkan sumur bor. Air bersih sudah sulit sekali di sini,” ujarnya dengan suara bergetar. Deri, seorang ibu dua anak, menambahkan kebutuhan akan fasilitas sanitasi dan perbaikan akses jalan yang terputus akibat longsor. “Kami butuh jalan yang dapat dilalui, serta hunian tetap (huntap) agar tidak lagi terancam banjir,” kata Deri.
Awalnya, Deri dan Mijah tidak berharap pemerintah akan datang ke desa yang terisolasi dan sulit dijangkau. Namun, kehadiran Tito mengubah keraguan menjadi asa. “Kami tidak menyangka akan didatangi karena aksesnya sulit. Alhamdulillah Bapak Mendagri benar-benar sampai ke sini,” seru Mijah setelah mendengar janji pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi mereka.
Selain menanggapi permintaan sumur bor dan sanitasi, Tito menegaskan bahwa Satgas PRR sedang mengintensifkan pembangunan hunian sementara (huntara) di wilayah terdampak. Dalam kunjungan terpisah di Desa Lubuk Sidup, sekitar 20 kilometer dari Sekumur, Tito bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, dan pejabat daerah meninjau selesainya 163 unit huntara. Semua unit telah terpasang jaringan listrik dan menunggu aktivasi, sementara sumur bor oleh BNPB sedang dalam proses penyelesaian.
Statistik pembangunan huntara secara keseluruhan menunjukkan kemajuan signifikan. Dari target 19.135 unit, 17.084 unit sudah selesai, mencatat tingkat pencapaian 89 persen. Pemerintah menargetkan penyelesaian fasilitas pendukung, termasuk air bersih dan listrik, dalam 10 hari ke depan, sehingga penyintas dapat segera menempati hunian yang layak.
- Jumlah penyintas di Desa Sekumur: ~200 orang
- Unit huntara selesai di Lubuk Sidup: 163 unit
- Progres huntara nasional: 89% (17.084 dari 19.135 unit)
- Bantuan ekonomi per keluarga: Rp5 juta
- Bantuan perabotan rumah tangga: Rp3 juta
- Bantuan lauk-pauk per orang per hari: Rp15.000
Program bantuan ekonomi dan sosial juga digalakkan. Pemerintah menyalurkan uang tunai sebesar Rp5 juta per keluarga, serta bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta untuk mempercepat pemulihan kehidupan sehari-hari. Bantuan lauk-pauk Rp15.000 per orang per hari terus diberikan hingga situasi kembali stabil.
Upaya rehabilitasi tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga pada pemulihan mata pencaharian. Pemerintah berjanji akan mempercepat program pemberdayaan ekonomi, termasuk pelatihan keterampilan dan modal usaha bagi warga yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir. Dalam rangka meningkatkan akses, perbaikan jalan desa menjadi prioritas, mengingat akses yang sulit menjadi hambatan utama dalam penyaluran bantuan.
Kehadiran Kasatgas PRR di Desa Sekumur menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat bersedia menembus tantangan geografis demi mendengarkan dan menindaklanjuti kebutuhan penyintas. Harapan masyarakat kini mengalir kembali, didukung oleh janji pembangunan sumur bor, sanitasi, perbaikan jalan, serta hunian sementara yang siap dihuni. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga bantuan, proses pemulihan di Aceh Tamiang diharapkan dapat berjalan cepat, aman, dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, kunjungan Tito Karnavian tidak hanya menghidupkan kembali harapan penyintas di Desa Sekumur, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur dasar, menyediakan air bersih, serta mengentaskan penderitaan ekonomi pascabencana. Upaya ini menjadi contoh konkret dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana koordinasi lintas sektor dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan.