Liput – 14 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Wakil Menteri Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP), Fahri Hamzah, kembali berada di sorotan publik setelah aksi massa ojek online (ojol) menuntut permintaan maaf Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC), atas pernyataan kontroversial yang mengajak masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Demonstrasi yang berlangsung di depan kantor SRMC, Menteng, menambah dinamika politik yang tengah menguar di ibu kota. Dalam konteks yang sama, Fahri Hamzah memanfaatkan momentum tersebut untuk menegaskan arah kebijakan perumahan nasional yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, sekaligus menanggapi keresahan publik terkait stabilitas politik.
Demonstrasi ojol yang dipimpin oleh Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online Indonesia, Cecep Saripudin, menyoroti pernyataan Saiful Mujani yang dianggap memicu narasi “makar” terhadap pemerintahan sah. Massa yang mengenakan seragam berwarna hijau‑kuning menuntut Saiful Mujani menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media televisi dan daring, serta menuntut aparat kepolisian mengusut dugaan ajakan makar. Cecep menegaskan akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi dalam tiga hari.
Sementara aksi tersebut mengalir di media sosial, Fahri Hamzah muncul di panggung kebijakan dengan menyoroti tiga skema utama pemerintah dalam program perumahan subsidi nasional. Ia menjelaskan bahwa skema‑skema tersebut dirancang untuk mengatasi tantangan rumah tidak layak huni, mengembangkan kawasan permukiman, dan menyediakan hunian vertikal di daerah perkotaan yang padat. Skema‑skema tersebut mencakup:
- Renovasi rumah tidak layak huni: Pemerintah menyalurkan bantuan langsung untuk pembelian bahan bangunan, memastikan rumah‑rumah lama dapat diubah menjadi tempat tinggal yang sehat dan aman.
- Pengembangan kawasan: Fokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah, dengan penyesuaian desain rumah sesuai karakter wilayah, misalnya rumah panggung di pesisir.
- Hunian vertikal: Solusi bagi keterbatasan lahan di kota‑kota besar, dengan standar sanitasi modern dan fasilitas pengolahan air demi menciptakan lingkungan yang layak.
Fahri Hamzah menegaskan bahwa integrasi program “bedah rumah” ke dalam skema rumah subsidi merupakan langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target ratusan ribu unit perbaikan rumah pada tahun 2026. Ia menambahkan, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan struktural di berbagai daerah. “Setiap lapisan masyarakat berhak menikmati standar hunian yang layak sebagai kebutuhan dasar,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Kantor Kementerian PKP.
Di sisi lain, pernyataan Saiful Mujani yang menyinggung “impeachment” Presiden Prabowo menimbulkan kegelisahan di kalangan pendukung pemerintah. Fahri Hamzah menanggapi dengan menekankan pentingnya prosedur hukum yang jelas dan menolak segala bentuk ajakan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. “Kita harus menjaga agar narasi politik tidak berubah menjadi konflik yang merugikan rakyat,” kata Hamzah, menyinggung aksi massa ojol yang mengusulkan penangkapan Saiful Mujani.
Selain menyoroti kebijakan perumahan, Hamzah juga menyinggung inovasi sektor keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan. Ia menyebutkan kolaborasi dengan Bank Tabungan Negara (BTN) yang tengah membangun “Loan Factory” untuk mempercepat proses kredit perumahan, memastikan alokasi dana yang efisien dan terstandarisasi. “Kredit perumahan harus dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah tanpa mengorbankan kualitas penilaian risiko,” ujar Hamzah, menambah bahwa sinergi antara kebijakan perumahan dan fasilitas kredit akan memperkuat ekosistem pembangunan rumah layak.
Respons publik terhadap pernyataan Hamzah relatif positif. Banyak pihak memuji pendekatan holistik pemerintah, yang tidak hanya membangun rumah baru tetapi juga memperbaiki yang sudah ada, sambil memastikan mekanisme pembiayaan yang transparan. Namun, kritik tetap muncul dari kalangan oposisi yang menilai kebijakan masih belum cukup mengatasi masalah kepemilikan tanah dan birokrasi panjang.
Secara keseluruhan, aksi demo ojol menyoroti sensitivitas politik di tengah upaya pemerintah memperkuat legitimasi kebijakan publik. Fahri Hamzah, sebagai figur kunci dalam kabinet, berupaya menyeimbangkan antara menanggapi aspirasi rakyat dan menjaga stabilitas pemerintahan. Dengan menegaskan tiga skema perumahan dan menggarisbawahi pentingnya prosedur hukum yang sah, ia berharap dapat meredam ketegangan politik sekaligus mempercepat pencapaian target perumahan nasional.
Ke depan, pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan terus memperkuat koordinasi antar lembaga, memastikan bahwa program perumahan tidak hanya menjadi slogan, melainkan menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Fahri Hamzah menutup pernyataannya dengan menekankan komitmen pemerintah untuk terus mendengar suara rakyat, mengatasi tantangan struktural, dan menegakkan prinsip demokrasi yang berlandaskan pada kepastian hukum.