Liput – 09 April 2026 | Pemerintah Indonesia meningkatkan ambisi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai program bedah rumah. Pada tahun 2026, target perbaikan hunian naik tajam menjadi 400.000 unit di seluruh wilayah negeri. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan rumah layak bagi keluarga berpenghasilan rendah serta menurunkan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara signifikan.
Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp8,1 triliun, dengan masing-masing rumah mendapatkan bantuan hingga Rp20 juta. Dana tersebut terbagi menjadi Rp2,5 juta untuk upah tukang dan Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan. Skema pendanaan bersifat swadaya, artinya penerima bantuan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan perbaikan dengan membentuk kelompok kerja di tingkat desa atau kelurahan.
Proses pendaftaran terstruktur dalam lima tahapan utama. Pertama, warga mengajukan permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat. Kedua, desa atau kelurahan melakukan pendataan dan mengirimkan data ke kecamatan atau kabupaten. Ketiga, tim verifikasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan inspeksi fisik dan pengecekan dokumen. Keempat, Kementerian PKP mengeluarkan Surat Keputusan penerima bantuan. Kelima, penerima membentuk kelompok dan memulai perbaikan secara swadaya sesuai ketentuan program.
- Ajukan permohonan ke Kepala Desa atau Lurah.
- Pendataan oleh desa/kelurahan.
- Verifikasi tim Kementerian PKP.
- Penetapan penerima bantuan.
- Perbaikan rumah secara swadaya.
Untuk dapat menjadi penerima, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pemerintah menekankan bahwa bantuan ditujukan bagi keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, memiliki kepemilikan tanah yang sah, berpenghasilan rendah (desil 4 ke bawah atau tidak melebihi UMP/UMK), belum pernah menerima bantuan perumahan dalam 10 tahun terakhir, serta bersedia mengikuti mekanisme program termasuk gotong royong.
- Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga.
- Memiliki atau menguasai tanah secara sah.
- Berpenghasilan rendah (desil 4 ke bawah).
- Belum pernah menerima bantuan perumahan dalam 10 tahun terakhir.
- Bersedia mengikuti mekanisme swadaya dan pembinaan.
Implementasi program tidak hanya terjadi di tingkat nasional. Contoh konkret terlihat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dimana Wabup Mimik Idayana berhasil mengamankan dana tambahan sebesar Rp36 miliar untuk perbaikan 1.200 RTLH. Dengan suntikan dana tersebut, total rumah yang akan dibedah diproyeksikan mencapai lebih dari 1.300 unit, bahkan berpotensi menembus angka 1.500 unit. Setiap rumah diperkirakan menerima bantuan antara Rp25 juta hingga Rp30 juta, menyesuaikan dengan kebutuhan perbaikan struktural dan sanitasi.
Keberhasilan Sidoarjo menjadi contoh bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh lokal dapat mempercepat realisasi target. Wabup Idayana menegaskan komitmen untuk mengawasi langsung proses di lapangan, memastikan setiap rupiah sampai kepada penerima yang tepat, dan menghindari potensi penyalahgunaan.
Dampak ekonomi dari program ini juga signifikan. Keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses perbaikan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan menstimulasi permintaan bahan bangunan. Secara makro, peningkatan kualitas hunian berpotensi menurunkan beban kesehatan masyarakat akibat kondisi rumah yang tidak layak.
Target 400.000 unit pada 2026 merupakan lonjakan dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang hanya sekitar 45.000 unit. Peningkatan ini mencerminkan tekad pemerintah, termasuk Kementerian PKP yang dipimpin oleh Menteri Perumahan Prabowo Subianto, untuk menjadikan perumahan layak sebagai prioritas pembangunan nasional.
Secara keseluruhan, program bedah rumah 2026 tidak hanya menjawab kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang aman dan sehat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal serta simbol komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Jika seluruh tahapan dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas, target ambisius 400.000 unit dapat tercapai tepat waktu, membawa perubahan positif bagi jutaan keluarga di seluruh Indonesia.