Liput – 09 April 2026 | Bandung kembali menjadi sorotan publik atas peran sistem pengawasan video (CCTV) dalam menegakkan hukum dan melindungi warga. Beberapa insiden terbaru mengungkap bagaimana rekaman visual dapat menjadi bukti krusial, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang prosedur penggunaan dan integritasnya.
Pada 6 Desember 2024, Polrestabes Bandung berhasil menangkap seorang pria berinisial FA yang melakukan aksi eksibisionis di sebuah mal. Korban, yang bersikap berani melaporkan peristiwa itu, mengungkapkan bahwa pelaku mendekatinya dari belakang dan melakukan tindakan masturbasi. Petugas melakukan pengecekan CCTV secara langsung dan menemukan rekaman yang memperlihatkan tindakan pelaku. Dengan bukti visual tersebut, tim penyidik mengidentifikasi FA dalam waktu kurang dari 24 jam, mengamankannya di kediamannya, dan memperoleh pengakuan selama pemeriksaan. FA kemudian dijerat pasal 5 Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual, dengan ancaman hukuman hingga sepuluh tahun penjara. Kapolrestabes Bandung, Kombespol Budi Sartono, menegaskan bahwa “CCTV menjadi mata yang tak pernah tidur, membantu kami mengungkap aksi yang tidak terlihat oleh saksi mata.”
Sementara itu, di sisi lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budianto, mengumumkan akan memeriksa tim penyidik yang diduga mematikan CCTV saat menggeledah rumah Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, di Bandung. Penggeledahan ini terkait kasus ijon proyek Pemkab Bekasi. Menurut laporan, penyidik meminta agar CCTV dimatikan karena kondisi tak terduga di lapangan, namun tindakan tersebut menimbulkan keraguan tentang kepatuhan prosedur hukum dan potensi penyalahgunaan. Setyo menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap operasi penyidikan, terutama ketika teknologi pengawasan terlibat.
Di ranah transportasi, Perum DAMRI memperkenalkan layanan rute Bandung‑Jogjakarta yang dilengkapi dengan CCTV di setiap armada. Fasilitas ini tidak hanya meningkatkan rasa aman penumpang, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan di dalam kendaraan. Atikah Abdullah, Kepala Komunikasi Korporat DAMRI, menyatakan bahwa CCTV bersama sistem alarm dan sensor lain akan membantu meminimalisir tindakan kriminal serta memberikan data penting bila terjadi insiden. Layanan ini menawarkan dua kelas, yakni bisnis (Rp 190.000) dan royal (Rp 285.000), keduanya menyertakan fasilitas CCTV, AC, toilet, dan Wi‑Fi.
Berbagai peristiwa ini menyoroti tiga dimensi utama penggunaan CCTV di Bandung:
- Penegakan hukum: Rekaman visual memberikan bukti objektif yang mempercepat proses identifikasi pelaku dan meminimalisir keraguan saksi.
- Kontrol prosedural: Penonaktifan atau manipulasi CCTV dapat menimbulkan kecurigaan, sehingga diperlukan regulasi yang tegas dan pengawasan independen.
- Keamanan publik dan transportasi: Instalasi CCTV di ruang publik dan kendaraan umum meningkatkan rasa aman serta mendukung upaya preventif.
Para pakar keamanan menilai bahwa integrasi CCTV harus disertai dengan kebijakan yang jelas tentang penyimpanan data, aksesibilitas bagi lembaga penegak hukum, serta perlindungan privasi warga. Menurut Dr. Rina Sari, pakar kriminologi Universitas Padjadjaran, “Tanpa regulasi yang ketat, teknologi ini berisiko menjadi alat penyalahgunaan, bukan perlindungan.”
Kejadian di Mal serta kontroversi di rumah Ono Surono menegaskan bahwa keberhasilan CCTV sangat bergantung pada komitmen institusi untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi. Pemerintah Kota Bandung telah merencanakan perluasan jaringan CCTV pada area rawan kejahatan, termasuk pasar tradisional, stasiun kereta, dan taman kota, dengan target peningkatan cakupan hingga 80 % pada akhir 2026.
Kesimpulannya, CCTV di Bandung terbukti menjadi garda terdepan dalam mengungkap kejahatan, namun sekaligus menuntut pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Penguatan regulasi, pelatihan aparat, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat teknologi ini dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya.