Liput – 07 April 2026 | Purwasuka, 6 April 2026 – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Senin (6/4/2026) secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Pak Dadang, seorang warga berusia 58 tahun yang tewas dalam sebuah insiden pemalakan di tengah perayaan pernikahan di Purwakarta. Permintaan maaf itu disampaikan melalui unggahan resmi di akun media sosial pribadinya setelah kecaman publik meluas akibat video kejadian yang beredar di jaringan sosial.
Insiden terjadi pada Sabtu, 4 April 2026, ketika keluarga Pak Dadang sedang menyelenggarakan acara pernikahan anaknya di Kampung Cikumpay PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Sekelompok pemuda yang diduga melakukan aksi pemalakan tiba‑tiba muncul di sekitar lokasi hajatan. Ketegangan cepat memuncak menjadi kerusuhan fisik, dan Pak Dadang yang berperan sebagai pemangku hajat (penjaga acara) menjadi korban utama. Ia mengalami luka serius dan akhirnya meninggal di tempat sebelum sempat dilarikan ke RSUD Bayu Asih untuk penanganan lanjutan.
Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menegaskan bahwa kejadian ini merupakan pukulan berat bagi pemerintah provinsi karena menimpa momen yang seharusnya menjadi hari bahagia. “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar‑besarnya kepada keluarga Pak Dadang atas kelalaian kami sebagai penyelenggara Daerah Provinsi Jawa Barat,” ujar KDM dalam pernyataannya. Ia menambahkan bahwa satu nyawa memiliki nilai yang sangat berarti dan tidak boleh terulang lagi.
Dalam rangka menanggapi tragedi tersebut, pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Purwakarta berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan pada acara‑acara publik. Bupati Purwakarta, yang belum disebutkan namanya dalam laporan, dilaporkan telah menyiapkan peraturan baru mengenai izin keramaian dan pengamanan acara. Rancangan regulasi tersebut mencakup persyaratan kehadiran petugas keamanan resmi, penetapan batas maksimal peserta, serta mekanisme koordinasi yang lebih ketat antara kepolisian, satpolpp, dan panitia penyelenggara.
Legislator daerah juga mengkritik keras respons awal aparat yang dianggap lambat. “Polisi dan pemerintah daerah harus melindungi warga, bukan menunggu tragedi terjadi,” ujar seorang anggota DPRD Jawa Barat dalam rapat pleno. Mereka menuntut agar penyelidikan terhadap pelaku pemalakan dipercepat, serta menyiapkan program edukasi anti‑kekerasan bagi generasi muda di wilayah Purwakarta.
Pihak kepolisian setempat saat ini masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk mengidentifikasi semua pelaku serta motif di balik aksi pemalakan. Hingga kini, belum ada penetapan tersangka resmi. Namun, aparat mengingatkan publik untuk tidak menyebarluaskan video atau foto yang dapat memperkeruh situasi serta menambah beban emosional bagi keluarga korban.
- Penegakan regulasi izin keramaian yang lebih ketat.
- Peningkatan kehadiran petugas keamanan pada acara publik.
- Koordinasi intensif antara kepolisian, satpolpp, dan panitia acara.
- Program edukasi anti‑kekerasan bagi remaja di Purwakarta.
- Pengawasan ketat terhadap penyebaran konten berbahaya di media sosial.
Kasus ini juga memicu perdebatan nasional mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam melindungi warga selama acara‑acara massal. Beberapa pengamat menilai bahwa selain regulasi, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan serta pemantauan real‑time menggunakan teknologi pengawasan.
Gubernur Dedi Mulyadi menutup pernyataannya dengan harapan agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Ia berjanji akan mengawasi implementasi regulasi baru secara langsung dan memastikan bahwa setiap perayaan, baik berskala kecil maupun besar, dapat berlangsung aman dan damai. Sementara itu, keluarga Pak Dadang masih berduka, mengharapkan keadilan bagi sang almarhum serta perlindungan yang lebih baik bagi warga lain di masa depan.